DEMOKRASI.CO.ID - Disebut, ada 30 perwira polisi menjadi komisaris BUMN atau pejabat dalam setahun terakhir. Dari jumlah itu, 21 perwira diantaranya masih aktif bertugas.
Pengamat ekonomi Erna Sitompul menyoal polisi aktif yang ‘keluar barak’, sementara institusi lain “kembali ke barak”.
“30 Perwira Polisi Disebut Jadi Komisaris BUMN hingga Pejabat. Dari 30 perwira polisi yang menjadi komisaris BUMN atau pejabat dalam setahun terakhir, 21 di antaranya masih aktif bertugas. Ada yang kembali ke barak, ada yg keluar dari barak. Dwifungsi polri?,” tulis Erna di akun Twitter @erna_st.
Senada dengan Erna Sitompul, pengamat politik Umar Syadat Hasibuan menyebut, hal itu bisa membuat TNI ‘cemburu’. “Luar biasa ini yang begini bikin TNI cemburu,” tulis Umar di akun @UmarAlChelsea75.
Sindiran keras dilontarkan aktivis Enggal Pamukti. “Sedang dalam misi penyamaran sebagai komisaris,” tulis Enggal di akun @EnggalPMT meretweet tulisan bertajuk “30 Perwira Polisi Disebut Jadi Komisaris BUMN hingga Pejabat”.
Aktivis NU yang juga Direktur nu.or.id Savic Ali turut mengomentari pejabat polisi aktif yang menjadi komisaris BUMN.
“Banyak lembaga/apparatus negara udah berubah tak ubahnya interest groups yang mengejarkan kepentingannya sendiri,” tulis Savic di akun @savicali mengomentari editorial koran tempo yang berjudul “Hentikan 'Dwifungsi' Polri”.
Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyatakan bahwa penunjukan perwira kepolisian sebagai komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah terkait upaya menyelesaikan masalah hukum yang kerap membelit BUMN.
Anggota Konsorsium Pembauran Agraria (KPA) Benny Wijaya menilai, penempatan polisi di kursi komisaris BUMN justru mempertajam konflik lahan.
Akun Seknas KPA, @SeknasKPA menulis: “Polri-TNI merupakan aktor utama pelaku kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria. Lalu Menteri @erickthohir ingin menempatkan mereka di kursi komisaris untuk menyelesaikan konflik agraria di atas tanah-tanah BUMN?” [itoday]
