logo
×

Rabu, 01 Juli 2020

'Hantu' Pengangguran dan Kemiskinan Bayangi Ekonomi RI

'Hantu' Pengangguran dan Kemiskinan Bayangi Ekonomi RI

DEMOKRASI.CO.ID - Laju perekonomian nasional dihantui peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

Apalagi tahun ini diprediksi berada di kisaran -0,4% sampai 1,0% gara-gara Corona
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menjelaskan proyeksi laju ekonomi nasional ini bukan skenario yang bagus.

"2020 sedang berusaha berada di skenario minus 0,4-1% pertumbuhan PDB. Ini bukan skenario yang bagus dan yang membuat kita happy tapi ini skenario yang buat kita bertahan supaya jangan terlalu dalam," kata Febrio di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dari proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah kemiskinan sekitar 3,02 juta sampai 5,71 juta orang, begitu juga dengan angka pengangguran yang diprediksi meningkat sekitar 4,03 juta sampai 5,23 juta orang.

Biasanya kita tumbuh 5% per tahun saat ini jika kita bisa bertahan di 0% itu sudah bagus, tapi itu berarti kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, dengan begitu desain program PEN diharapkan bisa kurangi risiko naiknya kemiskinan dan naiknya pengangguran," terang Febrio.

Menurut Febrio, beberapa kebijakan program pemulihan ekonomi nasional masih akan diterapkan pada tahun 2021. Pasalnya tahun depan juga masih dalam kondisi pemulihan.

"2021 sudah pasti yang kita lakukan 2020 tidak akan terlalu banyak berubah di 2021, khususnya untuk PEN fokus di UMKM, fokus di masyarakat kelompok bawah itu akan terus berlanjut di 2021," kata dia.

Sebagai informasi, melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk menanggulangi beberapa sektor prioritas. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (K/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.(dtk)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: