DEMOKRASI.CO.ID - Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan menggelontorkan RAPBN 2021 terhadap 10 kementerian menuai beragam penilaian dari publik.
Pasalnya, 10 kementerian tersebut tercatat akan mendapatkan anggaran yang cukup fantastis dari Kemenkeu pada periode 2021.
Dengan besarnya anggaran tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta agar kementerian menyiapkan program 2021 terukur dan jelas.
“Roadmap yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program,” kata Anis kepada Pojoksatu.id saat dimintai tanggapan, Jakarta (20/7/2020).
Anis pun mengingatkan, bahwa rencana anggaran negara tersebut harus disusun dengan baik oleh setiap kementerian.
“Setiap kementerian harus menjaga integritas dan akuntabilitas dan tetap mengedepankan amanah dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Politisi DPR ini juga menekankan setiap kementerian atau lembaga pemerintahan, menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi akibat dampak yang timbul dari peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya.
“Seperti pandemi Covid-19 yang tak teruga-duga dan bencana alam atau krisis global,” kata Anak buah Sohibul Iman ini.
Sehingga, tambahnya, setiap kementerian sudah siap menghadapi dampak resiko perekonomian yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa.
“Poin-poin tersebut, harus benar-benar diprioritaskan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jum’at (14/8/2020) menyampaikan secara virtual data keuangan RAPBN 2021.
Dari data tersebut tercatat ada 10 kementerian dengan pagu anggaran terbesar dalam RAPBN 2021.
Di antaranya, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran terbesar senilai Rp 149,8 triliun, Kementerian Pertahanan dengan pagu anggaran terbesar kedua dengan alokasi Rp 137 triliun.
Kemudian, disusul oleh Polri dan Kementerian Sosial masing-masing Rp 112 triliun dan Rp 92,8 triliun, lalu Kementerian Kesehatan Rp 84,3 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 81,5 triliun.
Dan terakhir Kementerian Agama Rp 67 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 45,7 triliun, Kementerian Keuangan Rp 43,3 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp 21,8 triliun.
