DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid angkat bicara terkait keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Isu HTI sendiri kembali muncul setelah peristiwa Banser yang mendatangi kediaman Abdul Hakim dan Zainullah di Rembang, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (20/8/2020).
Ketua PC GP Ansor Bangil, Saad Muafi yang melakukan tabayun menyatakan HTI organisasi terlarang dan meminta Zainullah, berhenti menyebarkan ajaran khilafah.
Keduanya juga dianggap menghina ulama NU Habib Luthfi bin Yahya.
Melalui akun Twitter pribadinya, @muannas_alaidid, ia menyatakan bahwa HTI dan segala kegiatannya adalah terlarang.
“Mestinya mereka itu ditangkapi sesuai UU Ormas,” cuitnya, Minggu (23/8/2020) malam.
HTI sebagai ormas terlarang itu didasarkan atas putusan hukum mengikat.
“Majelis menyatakan fakta bahwa HTI dan kegiatan-kegiatan menyebarluaskan paham itu yang arah dan jangkauan akhirnya bertujuan mengganti Pancasila, UUD 45 dan mengubah NKRI menjadi negara khilafah dianggap terbukti,” tegasnya.
Mestinya mrk itu ditangkapi sesuai UU ormas.— Muannas Alaidid (@muannas_alaidid) August 23, 2020
Majelis menyatakan fakta bhw HTI & kegiatan2 menyebarluaskan paham itu yg arah & jangkauan akhirnya bertujuan mengganti Pancasila, UUD45 & mengubah NKRI menjadi negara khilafah dianggap terbukti.
Sumber: https://t.co/pKoKue9iXV
Dalam cuitan sebelumnya, ia mengunggah video Ketua Eksekutif Nasional BHP Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan.
Muanas menyatakan, bahwa semua perbuatan yang melanggar hukum itu dilarang.
“Menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD’45 itu melanggar hukum,” tulisnya.
Ia lantas menyamakan paham khifafah yang disebarkan HTI dengan paham komunis yang dinilai sama-sama bertentangan dengan Pancasila.
“Dibuktikan putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap, HTI mutlak terlarang,” tegasnya.
Dalam cuitan lainnya, Muannas juga mengunggah video video Ketua Eksekutif Nasional BHP Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan.
Muannas menegaskan, setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap dan tinggal Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum terakir, tetap tidak menunda ekskusi.
“HTI dipastikan hari ini ormas terlarang,” tekan dia.
Muannas juga menyebut bahwa dengan pernyataannya itu, Chandra semestinya diproses hukum.
“Perlu efek jera proses hukum orang seperti ini menyebarkan berita bohong, bila tidak saya kuatir apa yang dianggap dia, benar,” ujarnya.
Setelah kasusnya sdh berkekuatan hukum tetap & tinggal Peninjauan Kembali (PK) sbg upaya hk terakhir tapi tdk menunda eksekusi, HTI dipastikan hr ini ormas terlarang. Perlu efek jera proses hk org sprt ini menyebarkan berita bohong, bila tdk sy kuatir apa yg dianggap dia, benar. https://t.co/0z9JUYLTXJ— Muannas Alaidid (@muannas_alaidid) August 23, 2020
