DEMOKRASI.CO.ID - Mempertahankan Presidential Threshold (PT) dalam pilpres merupakan sesuatu yang buruk untuk politik dan demokrasi Indonesia.
Begitu kata Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Refly Harun memaparkan pandangan pihaknya tentang kehadiran PT.
Menurutnya, PT bisa membuat politik dan demokrasi Indonesia dibajak oleh pemilik modal. Ini lantaran mereka bisa “membeli” parpol yang ada di DPR.
“Agar tidak ada pasangan calon lagi yang dimajukan kecuali satu pasangan saja, yang barang kali bisa disetting para cukong,” terangnya dalam sebuah video yang diunggah di YouTube, beberapa waktu lalu.
Pakar hukum tata negara itu bahkan mengaku pernah mendengar pernyataan dari seorang pengusaha bahwa untuk membeli parpol tidak perlu keluar duit banyak. Cukup sediakan Rp 1 miliar per partai.
Artinya, jika di DPR hanya ada 9 partai, maka cukup mengeluarkan Rp 9 miliar.
“Dan bisa menguasai presiden dan wakil presiden, aparat, dan kekayaan Indonesia,” terangnya.
“Jadi bayangkan betapa kalau PT dipertahankan,” demikian Refly Harun.
