DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo harus jujur dan menjelaskan apa adanya kepada rakyat terkait kondisi dan resesi ekonomi yang terjadi.
Itu menyusul data Badan Pusan Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen.
Angka itu jauh di bawah target Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya di angka 3,8 persen.
Desakan itu dilontarkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (6/8/2020).
“Itu artinya pemerintah gagal dan perlu siaga di kuartal berikutnya,” tuturnya.
Dengan kondisi ini, kata Irwan, masyarakat berhak khawatir dan bertanya-tanya.
“Pak Jokowi harus jujur dan terbuka menyampaikan kepada rakyat tentang kondisi hari ini dan bagaimana rencana strategis pemerintah menghadapinya,” kata dia.
Di sisi lain, kasus pandemi Covid-19 di Indonesia hingga kini terus meninggi.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi ternayta juga melenceng dari target pemerintah.
“Apalagi alasan pemerintah untuk berkelit dari hal ini?” heran dia.
Padahal, lanjut legislator asal Kalimantan Timur ini, pemerintah sudah diberi kewenangan oleh Perppu yang menjadi UU.
“Untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana, kebijakan kenaikan harga listrik, BPJS juga penarikan pajak yang tinggi,” sambungnya.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menilai, rakyat kini sudah cukup menderita dengan kondisi yang ada.
Itu masih ditambah dengan kenaikan harga listrik, iuran BPJS Kesehatan, biaya pendidikan dan kesehatan termasuk pajak.
Oleh karena itu, masyarakat jangan lagi disalah-salahkan terkait penggunaan masker, sosial distancing dan protokol Cobid lainya.
“Apalagi mau disanksi, tentu itu makin memberatkan hidup masyarakat,” kecam Irwan.
Karena itu, dia meminta pemerintah untuk fokus menghentikan penyebab utama semua dampak kesehatan, ekonomi, hingga sosial.
Artinya, Covid-19 harus diturunkan perkembangannya yang secara otomatis juga akan mengurangi dampak yang ditimbulkan.
“Kemudian secara simultan mendorong percepatan realisasi penyelamatan ekonomi dan sosial dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabilitas,” tandas anggota Komisi V DPR ini.
Terpisah, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyatakan, resesi ini disebabkan lantaran belanja pemerintah yang masih rendah di saat dibutuhkan.
“Yang menyebabkan resesi adalah pemerintah sendiri. Ini terbukti dari rendahnya belanja pemerintah justru di saat paling dibutuhkan,” ujarnya, Kamis (6/8).
Menurut Bhima, hal itu terjadi dikarenakan pemerintah hanya gembar-gembor soal stimulus pemulihan ekonomi.
Namun faktanya penyerapan anggaran corona sangat minim.
“Pemerintah gembargembor stimulus, tapi faktanya realisasi sangat rendah,” sambungnya.
Bhima mencatat, pada kuartal II ini, belanja pemerintah tumbuh minus 6,9 persen dari tahun sebelumnya yang lebih rendah dari konsumsi rumah tangga yang minus 5,51 persen.
“Artinya yang buat pertumbuhan turun tajam adalah pemerintah sendiri dengan rem realisasi anggaran,” kata Bhima.
