DEMOKRASI.CO.ID - Anggota DPR RI Fadli Zon mengomentari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut 82 persen kepala daerah dibiayai cukong. Ia menyebut kini Indonesia lebih pantas menyandang cukongkrasi, bukan demokrasi.
Sebelumnya, Mahfud MD mendapatkan data dari KPK bahwa sebanyak 92 persen calon kepala daerah yang ikut Pilkada dibiayai oleh para cukong atau penyandang dana.
Angka tersebut kemudian dikoreksi menjadi 82 persen. Ia menyebut keliru dalam menyebutkan angkaa pastinya.
Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon langsung menyampaikan sindiran kepada Mahfud MD.
“Pak @mohmahfudmd saya mau tanya: walaupun sudah koreksi dari 92 persen jadi 82 persen kepala daerah dibiayai cukongm apakah kita masih pantas menyandang ‘demokrasi’ (demos=rakyat, kratos=pemerintahan)” kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Jumat (18/9/2020).
Fadli Zon justru menyebut negara Indonesia lebih tepat diberikan julukan cukongkrasi. Pasalnya, mayoritas kepala daerahnya dibiayai oleh para cukong.
“Apa tak lebih tepat ‘cukongkrasi’?” imbuh Fadli Zon.
Mahfud MD dalam sebuah pertemuan dengan awak media di Padang, Sumatera Barat menyampaikan data mengenai banyaknya kepala daerah yang dibiayai oleh cukong agar bisa berlaga di Pilkada.
Tak tanggung, merujuk pada data dari KPK sekitar 82 persen kepala daerah dibiayai oleh para cukong.
Menurut Mahfud, fenomena tersebut sangat membahayakan, bahkan lebih berbahaya dari virus corona.
Sebab, potensi kepala daerah untuk melakukan korupsi kebijakan akan semakin besar.
“Ini akan lebih berbahaya dampaknya ketimbang korupsi biasa, bahkan Covid-19,” kata Mahfud, Kamis (17/9/2020).
Setelah terpilih menjadi kepala daerah, sang kepala daerah akan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melanggengkan jalan mulus cukong pemberi mereka dana.
Saat ditanya perihal bukti kepala daerah yang dibiayai cukong terlibat korupsi, Mahfud mengarahkan agar melihat langsung ke Lapas Sukamiskin.
“Silakan datang ke Lapas Sukamiskin, banyak yang hasil OTT oleh KPK datanya lengkap disana,” ungkapnya.
