DEMOKRASI.CO.ID - Politisi PDIP Ruhut Sitompul menilai, keputusan 59 negara memblokir warga negara Indonesia (WNI) masuk wilayahnya, disebabkan oleh Anies Baswedan.
Hal itu menanggapi keputusan Gubernur DKI Jakarta itu yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Sama dengan PSBB yang diterapkan saat awal pandemi virus asal Kota Wuhan itu terjadi di Ibu Kota.
Menurut Ruhut, PSBB secara ketat itu dipicu kebijakan Anies Baswedan menerapkan kembali ganjil genap saat PSBB transisi.
Kebijakan penerapan ganjil genap diduga memicu lonjakan penumpang di sarana transportasi umum.
“Iya (karena ganjil genap). Kan jelas dia tidak konsekuen,” ujarnya kepada JPNN.com, Kamis (10/9/2020).
Semestinya, PSBB transisi tetap harus diberlakukan seperti PSBB awal.
“Termasuk tidak ada ganjil genap. Eh, tahunya ganjil genap dia kurangi (jalankan lagi, red). Itulah fatal,” tegas Ruhut.
Belum lagi kebijakan fatal lainnya seperti pembukaan kawasan Car Free Day (CFD) walaupun belakangan disiasati dengan program lain.
“Car Free Day itu fatal walaupun malu-malu kucing sekarang dia tutupi. Dia ganti dengan bicycle free day. Itu konsumerisme,” kata Ruhut.
Akhirnya, lanjutnya, masyarakat ramai-ramai membeli sepeda. Sedangkan rakyat tengah dalam kondisi susah.
“Ini Anies memang enggak ada mampu jadi gubernur DKI,” ujar mantan politikus Demokrat ini.
“Karena itu, jujur saja saya sudah kebayang kalau dia jadi gubernur. Enggak salah zaman Pak Jokowi dia dipecat jadi menteri pendidikan,” sambungnya.
Karena itu, politisi yang juga advokat ini meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan ikut membenahi Jakarta.
Bila perlu, kata Ruhut, jabatan Gubernur DKI dijalankan saja oleh pelaksana tugas.
“(Mendagri) Harus (turun tangan). Kalau perlu bikin Plt Gubernur. Anies sudah tidak mampu,” tegasnya.
Mantan anggota Komisi III DPR ini punya argumentasi kenapa permintaannya ini dirasa sangat wajar.
Pasalnya, menurut Ruhut, sikap 59 negara di dunia yang menutup pintu kunjungan bagi WNI, disebabkan kebijakan Anies.
“Kalau enggak mau ke mana kita? Akhirnya kita kena sanksi 59 negara kan. Itu kan karena Jakarta,” ungkapnya.
“Untung mereka-mereka tetap tidak menutup investasi, tetap berinvestasi di Indonesia,” tandas Ruhut.
Pendapat senada juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyebut penerapan kembali PSBB ketat itu telah melanggar perturan kedaruratan.
Kerena itu, Arief menilai, Anies Baswedan sudah layak untuk dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Anies sudah layak dinonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” kata Arief.
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak itu lebih berbahaya.
Karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru.
“Kalau dibiarkan, maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya.
