DEMOKRASI.CO.ID - Hari ini, Sabtu 30 September 2020, menjadi pengingat peristiwa Pemberontakan G30S PKI.
Ya, peristiwa Pemberontakan G30S PKI selalu menjadi perbincangan setiap tahunnya di akhir bulan September.
Pada tahun ini, peristwa Pemberontakan G30S PKI kembali menjadi perbincangan alot di kalangan politisi hingga masyarakat.
Salah satunya adalah panayangan film Pengkhianatan G30S PKI yang selalu mengundang pro dan kontra di kalangan warga, terutama di media sosial.
Apalagi baru-baru ini, film Pengkhianatan G30S PKI ditayangkan di televisi.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintahan Joko Widodo tak pernah melarang penayangan film Pengkhianatan G30S PKI.
Dalam acara Indonesia Lawyer Club yang tayang pada Selasa 29 September 2020 malam, Mahfud MD menyebut pemerintah juga tak pernah menyuruh warga untuk menonton film itu.
“Pemerintah tak pernah melarang atau menyuruh untuk menonton atau memutar film pengkhianatan G30S PKI. Itu silahkan saja,” kata Mahfud MD.
Pria asal Sampang, Madura itu juga mengaku tak pernah meminta penayangan film Pengkhianatan G30S PKI dipotong saat ditayangkan untuk konsumsi umum.
“Pemerintah tak peduli mau dipotong atau tidak, itu urusan televisi,” imbuhnya.
“Mau dilarang gimana, wong di Youtube bisa diputar setiap saat,” tambahnya.
Mahfud MD menjelaskan, pemerintah bukan tak mengizinkan pemutaran film G30S PKI, tapi melarang kerumunan yang bisa ditimbulan saat acara nonton bersama mengingat saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19.
“Cuma yang pemerintah larang itu kalau ada kerumunan yang melanggar protokol kesehatan,” tegas Mahfud.
“Nonton bareng yang mengumpulkan orang banyak dan melanggar protokol kesehatan, ya itu dilarang,” tambahnya.
Mahfud menyebut, alasan tersebut tak hanya berlaku untuk pemutaran film G30S PKI saja, tapi semua kegiatan yang berisiko timbulkan banyak kerumunan.
“Larangan juga tak cuma berlaku untuk G30S PKI, tapi juga berlaku buat semua,” pungkasnya.
