DEMOKRASI.CO.ID - Desakan beragam pihak agar gelaran Pilkada Serentak 2020 ditunda sia-sia. Dalam rapat yang digelar Komisi II DPR bersama pemeirntah dan penyelenggara pemilu, diputuskan pilkada tetap digelar Desember 2020 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19.
Keputusan pemerintah yang tetap menjalankan pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini pun dinilai membahayakan rakyat.
“Sobat, kepemimpinan Jokowi bisa dikatakan telah membahayakan keselamatan rakyat Indonesia, jika terus mengabaikan masukan positif yang disampaikan oleh rakyat,” kata aktivis Haris Rusly Moti di akun Twitternya, Senin (21/9).
Keputusan pemerintah tersebut disayangkan lantaran sejumlah pihak yang mengusulkan penundaan pilkada bukanlah kelompok kecil. Sebut saja Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Sebagai negara mayoritas muslim, dua ormas besar ini dinilai sebagai perwakilan terbesar umat di Tanah Air. Namun sayang, usulan tersebut tak ditanggapi positif oleh pemerintah.
“Bayangkan, usulan dua ormas dengan keanggotaan terbanyak, NU dan Muhammadiyah untuk tunda Pilkada, tapi dilepehin Istana,” tutupnya.
