DEMOKRASI.CO.ID - Jepang sebagai negara kekuatan regional di Asia Timur mengakui jika Indonesia adalah Kartu AS jika ingin menang melawan China.
Indonesia dilihat Jepang sebagai motor penggerak ASEAN dimana pandangannya dalam konflik klaim Nine Dash Line dengan China sebagai patokan negara lain di Asia Tenggara.
“Vietnam dan Indonesia sangat penting untuk mencapai visi kami tentang ‘Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka,’ dan mitra kami yang berharga,” kata Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Phuc, dilansir zonajakarta.com dari Associated Press, Senin (19/10/2020).
Kapabilitas Indonesia sebagai motor penggerak ASEAN kembali di uji kala AS ingin menempatkan pesawat intai maritim P-8 Poseidon di Indonesia untuk memata-matai China.
Malaysia, Singapura dan Filipina menuruti keinginan AS menempatkan pesawat mata-mata itu namun Indonesia tidak.
Indonesia melihat jika menuruti kemauan AS itu maka negeri ini sama saja sudah condong ke salah satu blok dan itu menyalahi UU dimana negeri ini selalu berpolitik luar negeri Bebas dan Aktif.
Juga Indonesia tidak akan membiarkan militer asing beroperasi di wilayahnya kecuali dalam rangka latihan militer bersama dengan TNI.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada September lalu sudah menyampaikan jika Jakarta tak ingin terlibat dalam persaingan sengit China-AS.
“Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini,” kata Retno seperti dikutip dari Reuters.
Sikap Indonesia ini lantas membuat China takjub.
Global Times melaporkan pada Selasa (27/10/2020) jika Beijing amat menghormati sikap Indonesia terhadap permintaan AS tersebut.
“Mereka (Indonesia) tidak ingin kawasan Asia Tenggara menjadi tempat permainan militer negara-negara besar,” kata pengamat militer di Beijing, Xu Liping seperti dikutip zonajakarta.com dari Global Times.
“Juga Indonesia tidak ingin AS menganggu situasi regional. Ini adalah sikap yang benar dari kekuatan regional sebenarnya,” lanjut Xu.
Xu menjelaskan jika Indonesia memang akan netral dalam urusan konflik Laut China Selatan.
“Keberpihakan tidak sejalan dengan UU Indonesia, Jakarta dipastikan tak akan condong ke salah satu blok dalam urusan Laut China Selatan,” ujar Xu.
Sementara itu belum ada pernyataan dari Kementerian Pertahanan menyoal hal ini sampai berita ini ditayangkan.
