DEMOKRASI.CO.ID - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai peristiwa penolakan UU Cipta Kerja merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Ini enggak bisa dilihat semata-mata karena UU Omnibus Law ini dianggap mengecewakan,” kata Ray dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 17 Oktober 2020.
Ray mengatakan ada kekecewaan masyarakat terhadap revisi UU KPK pada setahun yang lalu. Selain itu, masyarakat juga kecewa dengan cara pemerintah mengatasi Covid-19, unsur ekonomi yang semakin sulit, ditambah dengan proses pembahasan UU Cipta Kerja dan substansinya yang mengecewakan banyak pihak.
Menurut Ray, akumulasi tersebut menyebabkan demonstrasi pasca pengesahan UU Cipta Kerja menjadi begitu besar, baik dalam skala lokasi dan massa. “Ini warning penting pemerintahan Pak Jokowi agar keresahan ini enggak bisa diselesaikan dengan cara menangkap orang seperti sekarang,” ujarnya.
Apalagi, kata Ray, pasca penetapan UU Cipta Kerja, tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengemong publik. Misalnya, naskah UU Cipta Kerja yang tidak jelas di mana. Kemudian Presiden Jokowi menyebut berita yang berkembang sebagai hoaks. “Diminta naskah asli enggak dimunculkan,” katanya.
Ray mengatakan, bersamaan dengan itu juga terjadi penangkapan atas dasar sikap protes masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. “Jadi proses diprotes orang, substansi diprotes, cara menangani protes juga berlebihan.”
