DEMOKRASI.CO.ID - Penulis sekaligus redaktur media online Puthut EA menyinggung Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI pada Rabu (5/10/2020) malam.
Puthut menanyakan kepada Mahfud atas pertanggungjawabannya terhadap UU Ciptaker yang isinya justru banyak merugikan rakyat.
Melalui akun Twitternya @Puthutea ia menyapa Mahfud sebagai seorang muslim yang taat dan paham akan politik. Mahfud juga menjadi salah satu menteri yang turut mengurusi UU Cipta Krja sedari awal direncanakan.
“Malam, Pak @mohmahfudmd. Saya tahu Anda seorang muslim yang taat dan rajin salat tahajud. Anda juga paham politik,” kata Puthutea pada Senin (5/10/2020).
Puthut pun memperkirakan kalau Mahfud rajin salat tahajud. Setelah melakukan ibadah tersebut, Puthut ingin agar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjawab pertanyaannya.
“Seusai salat tahajud nanti, tolong jawab pertanyaan ini, UU Cilaka yang barusan disahkan DPR penuh mudarat, beranikah Anda mempertanggungjawabkan di akhirat nanti?,” tanya Puthut.
Malam, Pak @mohmahfudmd. Saya tahu Anda seorang muslim yg taat dan rajin salat tahajud. Anda jg paham politik. Seusai salat tahajud nanti, tolong jawab pertanyaan ini: UU Cilaka yg barusan disahkan DPR penuh mudarat, beranikah Anda mempertanggungjawabkan di akhirat nanti? 🙏
— Puthut EA (@Puthutea) October 5, 2020
Pertanyaan Puthut itu disukai 28 ribu pengguna akun Twitter dan 11 ribu kali dicuitkan ulang.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna sore ini.
Sebelum disahkan, pimpinan DPR yang memimpin jalannya rapat, Azis Syamsudin mempersilakan kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas untuk membacakan laporan panitia kerja RUU Cipta Kerja.
Namun dalam perjalanannya, proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.
Setelah proses panjang yang diwarnai perdebatan hingga waktu magrib, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mempersilakan Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan pandangan sebelum DPR menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
“Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita simak bersama. Sekali lagi sayaa memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?” tanya Azis kepada anggota yang hadir fisik dan virtual, Senin (4/10/2020).
“Setuju,” jawab anggota.
