DEMOKRASI.CO.ID - Nama-nama yang kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), yakni Din Syamsuddin, Tengku Zulkarnain dan Yusuf Martak tidak masuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, tidak masuknya orang-orang yang kritis tersebut lantaran MUI bukalah organisasi politik.
Menurut Ace, MUI adalah wadah berkumpulnya banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia. Sehingga tidak tepat jika ormas tersebut diisi oleh orang yang memiliki agenda politik.
“MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat,” katanya, Jumat (27/11).
“Tentu kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, kiai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dalam bidang keagamaan,” lanjutnya.
MUI yang dipimpin oleh Miftahul Akhyar semoga tetap bisa memberikan masukan-masukan yang bagi terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin ini.
“MUI yang kini dipimpin oleh Romo Kiai Miftahul Akhyar, Rois Aam Syuriah PBNU, akan membawa MUI sebagai mitra yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan berharga bagi pemerintah untuk kemajuan umat di Indonesia,” pungkasnya. (*)
