DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah perlu menolak pengajuan izin hukum organisasi masyarakat Front Persatuan Islam (FPI) sebagai transformasi Front Pembela Islam.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, jika ada tokoh Front Pembela Islam mendaftarkan nama FPI gaya baru, sudah sewajarnya ditolak.
“Ya kalau misalnya ada lagi yang mengajukan, tapi pengurus-pengurusnya sama, terutama memang dikenali mereka dari pengurus teras FPI, ya pemerintah dalam hal ini Kemenkumham perlu me-review kemudian menolak izinnya,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (11/1).
Politisi Partai Nasdem ini juga meminta polisi mengawasi segala pergerakan mantan pengurus dan anggota eks Front Pembela Islam.
“Blacklist semua mantan pengurus FPI yang lama,” tegas Sahroni. (RMOL)
