DEMOKRASI.CO.ID - Sengkarut dan prahara Partai Demokrat kian hari kian memanas. Baik kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit maupun kubu DPP di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun saling klaim.
Terbaru, kedua kubu juga sama-sama berencana mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memastikan legitimasi hukum.
Melalui akun Twitter pribadinya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief melontarkan warning.
Warning itu secara khusus ditujukan Andi Arief kepada Moeldoko, Marzuki Alie dan Jhoni Allen Marbun.
Andi Arief menyatakan, bahwa nasib ketiganya tidak akan lama lagi.
Kendati demikian, mantan staf khusus era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tak menjelaskan secara detil warning yang ia lontarkan itu.
“Nasib Pak Moeldoko, Pak @marzukialie_MA dan Joni Alen tinggal seminggu nikmati KLB nekadnya dengan putusan depkumham,” tulis Andi Arief sesaat lalu dikutip PojokSatu.id, Senin (8/3/2021).
Ia menegaskan, KLB Sibolangit itu bukan saja merupakan upaya penggulingan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah.
“Tetapi juga SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) serta membakar rumah besar kader Demokrat dan rakyat,” katanya.
“Para mantan senior lupa, “setiap jaman ada orangnya.”,” imbuhnya.
Andi Arief meyakini, perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat itu tidak akan membuat Depkumham dan Menkopolhukam Mahfud MD kesulitan mengambil keputusan.
“Karena fakta AD/ART dan pengurus Kongres 2020 ditandatangani. Ada UU no 2 2008/2011,” paparnya.
“Kedua UU beri kepastian KLB ilegal dan tanpa pengesahan menteri selama Mahkamah Partai nyatakan bermasalah,” jelasnya.
Ia juga membantah pernyataan Jhoni Allen yang menyatakan bahwa KLB Sibolangit dilakukan berdasarkan AD/ART dan terinspirasi AD/ART kongres 2005.
“AD/ART Kongres itu bunyinya dihadiri siapa saja dan yg punya suara 2/3 nya. Pak Moeldoko bersama Joni dan Pak @marzukialie_MA hijrah ke “Partai Serdang Hill”,” tandasnya.
Untuk diketahui, hari ini, kedua kubu berencana mendatangi Kemenkumham untuk bertemu langsung dengan Menkumham Yasonna Laoly, hari ini, Senin (8/3/2021).
Hal itu dilakukan untuk mendapatkan legitimasi hukum.
Baik kubu KLB Sibolangit maupun kubu AHY, sama-sama meyakini menjadi yang paling berhak menggunakan nama Partai Demokrat. []
