DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah pusat berencana mengimpor satu ton beras. Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga stok beras nasional. Namun, saat ini sejumlah petani akan panen sehingga dianggap tidak tepat.
Rencana impor beras ini mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ganjar meminta pemerintah pusat menghitung dengan matang rencana tersebut. Sebab saat ini, para petani di Indonesia termasuk di Jawa Tengah, sudah mulai memasuki musim panen.
"Ini petani kita lagi mulai panen, maka petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli, karena ongkos produksinya kemarin tidak murah," kata Ganjar usai mengikuti acara Sarasehan Industri Jasa Keuangan di Hotel PO Semarang, Senin 8 Maret 2021.
Ia menambahkan, negara diminta memperhitungkan betul tentang urgensi impor beras sebanyak 1 juta ton itu. Hal itu penting agar tidak mengguncang situasi pada saat memasuki musim panen ini.
"Kalau alasannya darurat bencana, ataupun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu ya boleh-boleh saja. Tapi harus dijelaskan secara detail, agar tidak menggoncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," jelasnya.
Apalagi, lanjutnya, musim panen ini produksi beras di Indonesia dipastikan surplus.
"Kemarin Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng sudah menghitung, kalau dari sisi kebutuhan, kita bisa surplus satu jutaan ton," ungkapnya.
Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM.
Selain itu, adanya bencana di beberapa tempat menurutnya mengancam ketersediaan pasokan beras nasional. Airlangga juga menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton dibagi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya sesuai kebutuhan Bulog. (*)
