DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menggulirkan wacana pemekaran wilayah Sumatera Utara. Edy menyetujui wacana pemekaran tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Edy pada acara pelantikan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Sumut, pada Kamis (4/3).
"Sangat setuju (pemekaran Provinsi Sumut). Semakin organisasi ini lebih kecil, akan lebih bagus," kata Edy di Hotel Danau Toba, Medan.
Edy menyebut masih akan melihat situasi dan kondisi. Pihaknya akan melihat keadaan secara profesional terkait wacana pemekaran ini.
"Kalau itu memang sudah siap, kenapa tidak?" ucapnya.
Dia menyebut pemekaran dapat membuat pembangunan menjadi lebih cepat. Pasalnya, pemerintah daerah akan lebih fokus karena wilayahnya tidak terlalu luas.
Edy mengatakan daerah yang berpotensi membuat provinsi baru itu ada di seputaran Danau Toba. Sebagai informasi, wilayah Danau Toba dikelilingi tujuh kabupaten. Tujuh kabupaten itu ialah Simalungun, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Karo, dan Dairi.
Namun Edy mengatakan pemekaran belum dilakukan karena tak ada uang. "Mari kita bergandengan tangan, kita besarkan Sumatera Utara ini. Nanti dia (wilayah sekitar Danau Toba) akan merdeka, dia akan menjadi provinsi, bagus, memangnya kenapa rupanya? Persoalannya itu tak cukup duit, makmurkan dulu di situ. Semakin banyak, mobilitas itu semakin pendek, mobilitas semakin pendek, maka pembangunan semakin cepat," paparnya.
DPRD Sumut turut menanggapi wacana tersebut. Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menyebut pemekaran belum bisa dilakukan karena moratorium belum dicabut.
"Wacana kan boleh-boleh saja, moratorium belum dicabut. Pusat belum dibuka soal pemekaran," kata Baskami Ginting.
Meski masih ada moratorium, Baskami mengatakan dirinya mendukung jika Sumut dimekarkan saat moratorium dicabut. Dia menilai pemekaran bisa saja dilakukan jika masyarakat di wilayah itu menginginkan.
"Sepanjang masyarakat sudah menginginkan, kita dorong. Dewan ini kan tugasnya untuk mendorong masyarakat lebih maju," jelasnya(dtk)
