DEMOKRASI.CO.ID - Buntut tak enak dari Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak yang dilakukan oleh mereka yang mengklaim memiliki hak suara di Partai Demokrat bakal turut dirasakan pemerintah.
Bahkan, saat ini pemerintah dipaksa dihadapkan kepada dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan. Bisa dibilang, Presiden Joko Widodo sudah masuk dalam 'jebakan' KLB.
"Saya kira presiden kini terjebak dalam permainan KLB. Dukung artinya bikin para purna jenderal berhimpun dengan sipil untuk perlawanan baru. Anulir, seperti halnya legalisasi miras, seperti tampar muka sendiri," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, melalui Twitter, Senin petang (8/3).
"(Kondisi ini) Akan percepat perpecahan elite dan munculnya 'Brutus'. Situasi ini juga jadi bukti, bukan presiden yang kendalikan negara," tegasnya.
Lebih jauh, Gde Siriana juga melihat ancaman pembajakan partai politik, yang kini tengah dialami Partai Demokrat, telah melenyapkan fungsi check and balances terhadap Eksekutif.
Termasuk juga koalisi besar di dalam kabinet Jokowi.
"Melalui pemerintahan yang dipilih rakyat, justru yang terjadi democratic backsliding atau otokratisasi. Institusi yang diharapkan menjaga nilai-nilai demokrasi pun tidak berfungsi," tutupnya. []
