DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kalangan dunia usaha menginginkan Presiden Jokowi ditambahkan masa jabatannya hingga 2027.
Alasannya, para pengusaha tidak ingin direcoki dengan adanya agenda Pemilu 2024 di saat sedang memulihkan ekonomi.
Menyikapi hal tersebut, Jurubicara PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, Bahlil perlu menjelaskan siapa pelaku dunia usaha yang menginginkan Presiden Jokowi ditambahkan masa jabatannya dengan menunda pemilu.
“Kita harus cek dulu, yang dimaksud dunia usaha itu apakah seluruh pengusaha atau segelintir pengusaha kan itu harus jelas dulu,” ucap Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/1).
Deddy menambahkan secara konstitusi Presiden Jokowi tidak bisa maju kembali menjadi calon presiden demikian pula menambahkan jabatannya hingga 2027.
Meski demikian, pihaknya mengatakan, tidak ada yang bisa melarang beberapa pihak yang mengaspirasikan usulan, termasuk penambahan masa jabatan Presiden.
"Kita kan enggak mungkin larang orang aspirasi. Tapi kan secara konstitusi kan jelas, sebanyak-banyaknya dua kali dipilih jadi presiden, itu sikap kita di sana,” ujarnya. [rmol]
