DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut ada menteri meminta setoran Rp 40 miliar kepada anak buahnya harus dapat dibuktikan, jika tidak hal tersebut hanya membuat gaduh dan menganggu iklim investasi di Indonesia.
Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (13/1).
“Jika tak bisa dibuktikan mengakibatkan stabilitas politik gaduh tak baik terutama jelang tahun panas politik. Harusnya, Menko Polhukam sebagai representasi negara mencontohkan bagaimana membuat iklim politik teduh dan sejuk. Ini malah memantik situasi yang cenderung panas. Maka ada apa dibalik statemen menkopolhukam ini?” kata Adib.
Jika hanya melempar isu tanpa dibuktikan, kata Adib, Mahfud hanya akan dianggap halu atau menggada-ada. Jika demikian, Adib menekankan patut diduga kuat Mahfud memang ingin memanaskan bahkan menganggu stabilitas politik. Selain itu jika isu ini hanya dibiarkan dan kegadugan terus berlarut dapat dipastikan bakal mengganggu iklim investasi
“Kalau kegaduhan dimunculkan dan dibiarkan, malah membuat iklim investasi menjadi susah. Sensitifitas sosial pejabat kurang kalo saya melihat. Padahal iklim investasi teduh sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi saat pendemi,” pungkas Adib. [rm]
