DEMOKRASI.CO.ID - Setelah Ibu Kota Negera pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banyak ruang yang bisa dimanfaatkan.
Kata Anies, Jakarta tidak lagi banyak melayani kegiatan pemerintah pusat usai Ibu Kota Negara pindah ke Nusantara.
“Jadi artinya dari sisi pemerintah malah banyak ruang yang harus kita manfaatkan,” kata kata Anies, Kamis, 27 Januari 2022.
Anies melanjutkan, meski nantinya Ibu Kota Negara sudah pindah, Jakarta masih tetap melayani kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha.
Kondisi itu, kata dia, tercermin dari tingkat kemacetan di Jakarta yang lebih banyak dikontribusikan oleh aktivitas rumah tangga dan dunia usaha.
Sedangkan, kontribusi dari aktivitas pemerintah terhadap kemacetan di Jakarta tak kurang dari tujuh persen.
“Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta karena kemacetan itu karena kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha, jadi tidak ada perbedaan,” katanya.
Jakarta, sebagai ibu kota negara atau bukan, akan mengalami transformasi.
Namun, Anies tidak menjelaskan transformasi yang rencananya akan dilakukan setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.
Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang salah satu agendanya adalah target Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global.
Di sisi lain, lanjut Anies, perlu dirumuskan juga visi Jakarta ke depan setelah tak lagi menjadi IKN.
Termasuk daerah penyangga Jakarta, yang selama ini berada dalam satu kesatuan baik dalam hal ekonomi maupun tenaga kerja.
“Transaksi barang dan jasa jelas, transaksi tenaga kerja juga jelas, karena berada dalam satu perekonomian itu yang harus dipikirkan ke depan,” katanya. [fin]
