DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi blak-blakan menyindir penanganan kelangkaan minyak goreng yang terjadi sejak akhir tahun lalu.
Ia menilai tak perlu pintar untuk menganalisis biang kerok kelangkaan. Pasalnya, hanya ada tiga alasan sederhana yang mendasari kekurangan stok di lapangan.
"Tidak perlu pinter menganalisa kelangkaan minyak goreng," ujarnya lewat akun Twitter @AchsanulQosasi, dikutip Rabu (9/3/2022)
Ketiga alasan kelangkaan versi Achsanul adalah produsen tidak memproduksi, bahan bakunya atau CPO dijual ke luar negeri, termasuk ada oknum tajir yang menimbun stok minyak goreng.
Dengan analisis itu, ia menilai pemerintah tak perlu repot-repot keliling pasar untuk mencari pembuktian, apalagi sampai menuduh masyarakat panic buying dan menimbun di dapur.
Achsanul juga menambahkan pemerintah sebetulnya punya kewenangan lengkap untuk mencegah kelangkaan. "Tak perlu keliling pasar untuk pembuktian. Negeri ini memiliki instrumen kewenangan yang lengkap untuk mencegah itu semua," beber dia.
Polemik minyak goreng yang belum kunjung selesai ditangani menjadi sorotan banyak pihak, dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Anggota DPR RI, hingga BPK. Pasalnya, masalah berlarut-larut dan kurang dari sebulan lagi konsumsi bakal naik jelang ramadan.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menagih janji Menteri Perdagangan Muhammaf Lutfi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Ia menagih janji Lutfi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng pada Februari lalu yang meleset.
Memasuki pekan kedua Maret dan kian dekat dengan momen puasa, belum banyak perubahan yang dirasakan. Dia mengaku khawatir masalah kelangkaan minyak goreng masih belum diatasi hingga ramadan nanti.
"Dari kemarin Pak Menteri (Perdagangan Muhammad Lutfi) janjinya meleset terus. Dijanjikan 1 Februari akan beres, kemudian akhir Februari belum menjamin akan beres," tutur dia di acara webinar Indonesia Consumer Club (ICC) bertajuk Harga Minyak Yang Digoreng Langka. [law-justice]
