DEMOKRASI.CO.ID - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menilai, pernyataan politikus senior Amien Rais terkait tiga periode pemerintahan Joko Widodo tidak jauh berbeda dengan pembicaraan di media sosial.
Hal ini terkait tanggapan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu terhadap deklarasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
“Terkait isi kontennya, saya kira sama kayak isu yang heboh di medsos saja. Tidak ada yang baru lah,” kata Faldo kepada wartawan, Minggu (3/4).
Faldo pun menyindir bahwa sebagai seorang doktor ilmu politik, pernyataan Amien Rais seharusnya bisa lebih dari sekadar gosip politik.
“Beliau ini alumnus program doktor Ilmu Politik Universitas Chicago. Tentunya kita butuh pikirannya, bukan sekadar gosip politik saja,” ujarnya.
Faldo pun mendoakan Amien Rais sehat dan berumur panjang. Ia tak masalah dengan sikap oposisi yang selalu ditunjukkan pendiri PAN Ini. Publik sudah tahu mana pernyataan yang hanya sentimen personal dan mana yang argumen rasional.
“Silakan berpendapat, publik sudah paham mana yang sentimen personal dan mana yang argumen rasional. Kami harap memasuki bulan suci, kita semakin memperkuat ukhwah kita, selamat beribadah dan berpuasa untuk Pak Amien. Mohon maaf lahir dan batin” tegas Faldo.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais angkat bicara mengenai wacana perpanjangan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI menjadi tiga periode, seperti yang digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Amien Rais, Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan harus selesai masa jabatannya pada 2024 mendatang. Sehingga jangan lagi ada wacana perpanjangan jabatan kepala negara yang jelas menabrak konstitusi.
“Jokowi dan Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini, bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024,” ujar Amien Rais melalui Channel YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4).
Mantan Ketua MPR itu mengungkapkan, wacana perpanjangan jabatan Presiden RI menjadi tiga periode seperti di era Orde Baru silam yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik tertentu.
“Tidak boleh lagi dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai cara, tekad a la Orde Baru itu, kita masih terngiang-ngiang rakyat kita dibodohi, tapi kadang ditekan, diancam untuk mengolkan tujuan politik yang sesungguhnya jahat, political crime,” pungkas Amien. [jawapos]
