DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi kinerja jika tak ingin ada reformasi jilid dua.
Anwar menyebut saat ini para penguasa sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan bangsa yang pelik.
Namun, Anwar mengaku heran karena pejabat publik hanya sibuk mengurusi Khilafatul Muslimin dibanding sesuatu lain yang lebih urgen.
"Kalau Khilafatul Muslimin punya pemikiran mengganti Pancasila dan UUD 1949, saya setuju mereka ditindak," ujar Anwar kepada GenPI.co, Selasa (21/6).
Dia melanjutkan, jika yang masih dalam pikiran saja sudah ditindak, seharusnya para oknum yang sudah jelas-jelas melanggar Pancasila dan UUD 1945 mesti ikut ditangkap juga.
Anwar berharap tindakan yang lebih adil akan menjauhkan pemerintah dari kesan Islamophobia.
"Liberalisme dan kapitalisme jelas-jelas sudah termasuk ideologi yang sangat berbahaya bagi Indonesia," tuturnya.
Kedua ideologi itu dianggapnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Apakah mereka (pemerintah, Red) tidak melihat adanya praktik KKN yang sudah menggurita di negeri ini? Tentu itu sangat membahayakan bangsa juga," ungkapnya.
Anwar mengatakan pemerintah juga semestinya mewaspadai para penguasaha besar dan pemilik kapital yang dengan mudahnya merampok tanah rakyat.
Jika dibiarkan, hal itu bisa mengusik masalah persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, pemerintah mesti sadar bahwa saat ini tingkat kekecewaan masyarakat terhadap sebagian pemimpin sudah sangat tinggi.
"Kalau tidak diantisipasi dengan bijaksana, hal itu bisa mendorong terjadinya reformasi jilid dua," ucapnya.
Oleh karena itu, Anwar meminta pemerintah mengevaluasi diri dan tak menganggap enteng masalah tersebut.
"Pemerintah mesti memasang mata dan telinga lebih baik supaya bisa mendengar apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Jangan hanya sibuk dengan diri, kelompok, dan partainya saja," jelasnya. [genpi]
