DEMOKRASI.CO.ID - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Pusako Unand) Feri Amsari menilai, potensi Mardani Maming tidak ditindak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat terbuka. Lantaran, Mardani merupakan kader PDIP yang notabene merupakan partai penguasa.
Pernyataan Feri tersebut menanggapi soal KPK yang telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Mardani Maming dalam kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Potensi MM (Mardani Maming) tidak dieksekusi luas karena bagian dari partai berkuasa," kata Feri, dikutip Rabu (27/7/2022).
Menurutnya, kuasa hukum atau tim advokat Mardani Maming juga diminta aktif meminta yang bersangkutan agar menyerahkan diri ke KPK. Ia menilai tim advokat juga bertanggungjawab atas hal tersebut.
"Adalah tanggung jawab dari advokatnya untuk meminta yang bersangkutan untuk menyerahkan diri atau sebagai yang aktif di isu integritas untuk mundur sebagai advokatnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Feri mengatakan, seharusnya perkara mudah bagi KPK untuk menangkap Mardani Maming.
"Kalau memang benar ini ada kasus korupsi ya harus ditangkap. Jika KPK serius pasti dengan mudah ditangkap," tandasnya.
Mardani Maming DPO
Sebelumnya, KPK telah menerbitkan DPO terhadap Mardani Maming dalam kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Mardani Maming resmi menjadi buron karena tidak kooperatif dalam dua kali pemanggilan oleh penyidik KPK.
KPK juga sudah melakukan upaya jemput paksa terhadap Maming di apartemen diduga miliknya di kawasan Jakarta Pusat. Namun, ia tidak ditemukan. Lembaga antirasuah tersebut pun sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk turut membantu melakukan penangkapan terhadap Maming.
Kekinian, Bendahara Umum PBNU itu diduga terlibat dalam kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang tengah diusut oleh KPK. Ia, pun juga sudah berstatus tersangka di KPK.
KPK juga telah melakukan penggeledahan apartemen diduga milik politikus PDI Perjuangan itu di kawasan Jakarta Pusat. Mantan Bupati Tanah Bumbu itu juga sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri selama enam bulan oleh KPK.
KPK Tegaskan Kejar Buronan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim lembaganya terus melakukan pengejaran terhadap buronan korupsi yang sudah masuk Daftar Pencarian Orang atau DPO. Terlebih, kata Ali, lembaga antirasuah tidak hanya sibuk untuk mengejar buronan Harun Masiku saja.
"Bagi kami semua perkara yang tersangkanya DPO saat ini sama pentingnya untuk dicari dan segera diselesaikan," kata Ali dikonfirmasi, Rabu (29/6/2022).
Ali menegaskan bahwa lembaga antirasuah harus bisa melakukan pencarian DPO termasuk penyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan tersebut hingga berhasil dibawa ke proses persidangan.
Menurutnya, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan upaya itu karena informasi sekecil apapun soal keberadaan para buronan dapat menolong KPK dalam menjalankan tugasnya.
"Tentu bersama masyarakat, siapapun yang memiliki informasi dan data terbaru dan itu disampaikan ke KPK, kami juga pasti tindaklanjuti," tegasnya.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan kalau KPK memiliki empat daftar buronan yang telah disampaikan kepada publik. Pertama ialah Harun Masiku yang buron pada 2020. Kemudian, tiga DPO sisa periode KPK yang lalu yakni Surya Darmadi pada 2019, Izil Azhar pada 2018 dan Kirana Kotama pada 2017.
"Kami pastikan KPK tetap melakukan pencarian para DPO tersebut, baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020." [law-justice]
