DEMOKRASI.CO.ID - PPP menanggapi tudingan Fahri Hamzah yang menganggap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) telah menipu rakyat dan mengganggu kinerja kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyentil balik Fahri sedang berfantasi soal tudingan itu.
Arsul menuturkan pihak yang paling mengetahui soal keberadaan KIB mengganggu kinerja kabinet yaitu Jokowi dan kabinet secara keseluruhan. Arsul lantas menganggap komentar Fahri seperti orang yang sedang berfantasi.
"Bang Fahri Hamzah sedang berfantasi itu. Lha, Pak Jokowinya saja tidak berkesimpulan seperti itu. Yang paling tahu apakah sikap politik 3 ketum parpol itu mengganggu kinerja mereka sebagai menteri atau tidak itu ya presiden atau kabinet secara keseluruhan," kata Arsul kepada wartawan, Minggu (31/7/2022).
"Kalau yang bersuara adalah mereka yang di luar pemerintahan maka suara mereka tak ubahnya seperti orang yang sedang berfantasi, membuat karangan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Arsul mengingatkan pandangan ke KIB jangan hanya kepada para sosok 3 ketum parpol. Dia mengatakan di setiap parpol dalam KIB sudah memiliki tim masing-masing untuk membangun kesepahaman kerja sama.
"Yang kedua memahami KIB itu juga jangan terpaku pada sosok ketumnya yang jadi menteri saja, karena ada tim dari masing-masing parpol yang bekerja membangun kesepahaman dan kesepakatan saja. Jadi urusan KIB itu tidak melulu terpusat pada 3 orang ketum saja," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Arsul menyarankan Fahri agar berfokus mengurus Partai Gelora. "PPP ingin menyarankan agar Bang Fahri Hamzah lebih baik fokus saja pada Partai Gelora dulu agar cita-citanya mengimbangi atau bahkan melebihi PKS bisa terwujud," kata Arsul.
Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menganggap KIB telah menipu rakyat dan tidak berguna. Dia mengatakan KIB juga mengganggu kinerja kabinet Presiden Jokowi.
Fahri Hamzah awalnya mengatakan KIB itu harus terang-terangan soal pembentukannya kepada publik. Menurutnya, PAN, PPP, atau Golkar masih mempersiapkan satu nama capres yang sebenarnya.
"Harus ada kejujuran kita untuk mengakui kita ini lagi ngapain sebenarnya, supaya publik juga tidak tertipu bahwa koalisi tidak ada gunanya sampai dia didaftarkan di KPU. Jadi kalau dia tidak didaftarkan di KPU, itu artinya masih bohong," kata Fahri dalam diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Sabtu (30/7).
Selanjutnya, Fahri beranggapan pembentukan KIB ini berkaitan dengan kocok ulang atau reshuffle kabinet Jokowi waktu lalu. Fahri menganggap KIB mengganggu kinerja kabinet Jokowi.
"Karena ini ada kaitannya dengan reshuffle dan dengan pembentukan aliansi pasca-Jokowi, menurut saya itu mengganggu kinerja kabinet Pak Jokowi," tambahnya.
Dia juga menyoal menteri-menteri yang kerap sibuk berpolitik. Padahal, menurutnya, Jokowi membutuhkan dukungan yang lebih produktif untuk mengurus masalah-masalah bangsa.
"Masa menterinya sibuk berpolitik mereka jadi pimpinan parpol padahal Presiden memerlukan dukungan yang lebih positif produktif, profesional untuk menghadapi krisis-krisis yang sekarang menghadang," katanya.
"Jadi menurut saya meski kita mulai mengakhiri pencampuran kerja politik dengan kerja profesional kabinet, karena ini adalah sistem presidensial semua anggota kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden mesti kita kembalikan hak itu ke presiden," tambahnya. [detik]
