DEMOKRASI.CO.ID - Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menegaskan pemerintah harus memberikan bantuan langsung tunai (BLT) meski harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik.
"Kalau saya melihat kondisi masyarakat makin berat. Jadi ada atau tidak adanya kenaikan (harga BBM), mereka harus dibantu," ujar Faisal kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (29/8).
Ia menilai bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah belum mencerminkan keberpihakan pada masyarakat. Pasalnya, besaran belanja bansos masih lebih rendah dibandingkan lainnya.
Dalam pemerintahan Jokowi, lanjutnya, belanja yang paling tinggi adalah untuk membayar bunga utang. Kemudian, belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, dan terakhir belanja bansos.
"Masih tidak menunjukkan prioritas memihak rakyat dibandingkan dengan dilihat dari komposisi peningkatannya. Yang meningkat paling besar adalah pembayaran bunga pinjaman," ujar Faisal.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah bakal menggelontorkan bansos dan BLT dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600 ribu kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bansos akan diberikan lewat Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak empat kali dengan besaran masing-masing Rp150 ribu per KPM.
"Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden (Jokowi) mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi, dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan bansos dalam rangka meningkatkan daya beli mereka," ujarnya dalam keterangan pers dari Istana Presiden dikutip online, Senin (29/8).
Menurut Ani, daya beli masyarakat saat ini dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok, sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah.
"Saya bersama dengan Menteri Sosial dan Gubernur Bank Indonesia (BI) diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM Rp24,17 triliun," imbuhnya.[cnn]
