logo
×

Kamis, 11 Agustus 2022

IPW Minta Kapolri Pecat Irjen Ferdy Sambo Sebelum Sidang Pembunuhan Brigadir J Digelar

IPW Minta Kapolri Pecat Irjen Ferdy Sambo Sebelum Sidang Pembunuhan Brigadir J Digelar

DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri mencopot Irjen Ferdy Sambo dan anggota lain jika terbukti melanggar kode etik sebelum sidang pidana pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat digelar.

Menurutnya, pencopotan ini penting untuk menghilangkan pengaruh Ferdy Sambo di dalam institusi Polri ketika proses persidangan berlangsung. Sugeng menilai pengaruh Ferdy Sambo di Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih masih kuat meski ia telah dinonaktifkan dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Divisi Propam maupun Kepala Satgassus.

“Ferdy Sambo dan mereka yang terbukti melanggar kode etik dalam kasus ini seharusnya dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terlebih dahulu sebelum sidang pidana, supaya kekuatan mereka dilumpuhkan dulu,” kata Sugeng saat dihubungi Tempo, 10 Agustus 2022.

Ketua IPW ini menilai pengaruh Ferdy Sambo di Satgassus Merah Putih masih sangat kuat, hal ini terlihat pada 20 anggota Polri yang keberadaannya di rumah Ferdy Sambo sesaat setelah penembakan di luar kendali tugas. Padahal, katanya, mereka yang terdeteksi di tempat kejadian perkara itu seharusnya berdasarkan perintah atasan.

“Harusnya kan keberadaan mereka itu sesuai perintah atasan. Atasannya kan Kapolri. Artinya, mereka kan mau meloloskan Ferdy Sambo dari jerat hukum ini,” katanya.

Sugeng juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kembali keberadaan Satgassus Merah Putih di tubuh Polri. Pasalnya, kewenangan mereka tumpang tindih dengan fungsi Bareskrim Polri, termasuk tumpang tindih fungsi reserse di setiap Polda dan Polres.

Selain itu menyalahi sistem fungsi struktural Polri, Satgassus yang diisi polisi-polisi elit dinilai meruntuhkan moral polisi di luar lingkaran kelompok ini. Kehadiran Satgassus Merah Putih, papar Sugeng, juga melemahkan fungsi pengawasan serta berpotensi merusak kinerja kepolisian dengan pengaruh kuat kelompok.

“Bagaimana unsur pengawasan kerjanya? Yang mengawasi kerja polisi kan Propam. Kalau Kadiv Propam menjadi Kepala Satgassus, siapa yg mengawasi? Tidak ada yang mengawasi. Posisi Kadiv Propam sebagai kepala Satgassus justru melumpuhkan fungsi pengawasan,” terang Sugeng.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Inspektorat Khusus (Itsus) mengupayakan putusan sidang pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang terlibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat akan keluar sebelum pengadilan pidana digelar.

“Secepatnya dan kemungkinan putusan sidang etik sebelum pengadilan pidana digelar. Saat ini masih menunggu Itsus dulu,” kata Dedi Prasetyo saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 Agustus 2022. [tempo]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: