logo
×

Minggu, 11 Desember 2022

Bukan Salah Anies Baswedan Berkhianat, Prabowo Terlalu Nafsu Nyapres Walau Kalah Terus, Pengamat: Tak Beri Kesempatan Orang Lain!

Bukan Salah Anies Baswedan Berkhianat, Prabowo Terlalu Nafsu Nyapres Walau Kalah Terus, Pengamat: Tak Beri Kesempatan Orang Lain!

DEMOKRASI.CO.ID - Anies Baswedan dituding berkhianat kepada Prabowo Subianto. Persepsi itu datang dari internal Partai Gerindra yang menganggap Anies tak pandai berterima kasih.

Diketahui, Anies diusung Gerindra dan PKS saat maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Setelah jabatannya usai, Anies tiba-tiba langsung dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Meski begitu, pengamat politik yang juga pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, tudingan Anies Baswedan mengkhianati Prabowo Subianto bukanlah kesalahan dari Anies. Menurutnya, masalahnya justru ada di Prabowo itu sendiri.

"Persoalannya adalah kesalahan bukan pada Anies, tapi pada Prabowo yang selalu menginginkan menjadi calon presiden. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain," kata Refly dalam video yang diunggah di kanal Youtube pribadinya pada Sabtu (10/12/2022), dikutip dari Wartaekonomi.co.id, Minggu (11/12/2022).

Refly mengatakan, Prabwo telah menjadi bakal calon presiden selama empat kali dalam jejak sejarah pilpres. Kemudian, ditambah dengan satu kali pilpres ketika dia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri lantaran tak berhasil mencukupi presidential thresold.

"Jadi, justru yang tidak etis menurut saya adalah Prabowo Subianto itu yang harus kita lihat ya," katanya.

"Ini ada tapinya. Saya pribadi mendukung siapa pun anak bangsa yang memang siap menjadi calon presiden. Yang saya sesalkan justru presidential thresold yang kemungkinan Anies bisa menjadi korban," bebernya lagi.

Menurut Refly, tak ada jaminan bahwa NasDem, PKS dan Demokrat akan sepakat mendukung Anies atau mendaftarkan Anies ke KPU.

"Tidak ada jaminan pula Prabowo Subianto bisa nyalon kalau seandainya dia diblokade oleh kekuatan istana untuk bisa menggandeng satu atua dua partai," tuturnya. [suara]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: