logo
×

Senin, 05 Desember 2022

Bukan Uni Eropa, Pengamat Tunjukkan Jokowi Negara yang Bikin RI Terhambat Maju: Yang Nambang Nikel Kita

Bukan Uni Eropa, Pengamat Tunjukkan Jokowi Negara yang Bikin RI Terhambat Maju: Yang Nambang Nikel Kita

DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan negara yang menyebabkan Indonesia terhambat maju.

Jokowi mengungkapkan bahwa pengeksporan nikel dihambat oleh negara-negara maju yang tidak ingin melihat Indonesia berubah status menjadi negara maju.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi gugatan Uni Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap penyetopan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia.

"Indonesia menghentikan ekspor nikel bahan mentah dan menggenjot hilirisasi industri. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO, dan kalah," ujar Jokowi.

"Meskipun Indonesia kalah dalam kasus tersebut, kita masih banding. Hilirisasi masih jalan terus," sambungnya.

Kemudian Jokowi menyebutkan bahwa semua negara tentu ingin menjadi negara maju, namun tetap ada negara yang tidak ingin melihat negara lain berkembang.

"Semua negara ingin maju. Negara maju ingin mempertahankan negaranya tetap maju. Negara berkembang berusaha menjadi negara maju. Ada juga negara maju yang tidak ingin melihat negara berkembang jadi negara maju," papar Jokowi.

"Apapun tantangannya, Indonesia tetap melangkah menjadi negara maju," sambungnya. 

Terkait hal ini, Gigin Praginanto menyebutkan bahwa bukan Uni Eropa yang mengambat kemajuan Indonesia, namun China, karena sebagian besar nikel dikuasai oleh negara tersebut.

"Orang seluruh dunia tahu soal nikel kita. Investornya China. Penambangnya China. Teknologinya China. Pemrosesnya China. Tenaga kerjanya China. Ekspornya ke China. Masih pakai fasilitas pajak pula," tandasnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @giginpraginanto, Senin (5/12). [wartaekonomi]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: