logo
×

Selasa, 17 Januari 2023

DPRD DKI Bakal Panggil Pasar Jaya Telusuri Dugaan Korupsi Bansos di Era Anies Baswedan

DPRD DKI Bakal Panggil Pasar Jaya Telusuri Dugaan Korupsi Bansos di Era Anies Baswedan

DEMOKRASI.CO.ID - DPRD DKI Jakarta akan memanggil jajaran Perumda Pasar Jaya terkait dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) pada era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi bansos.

"Ada, kan kami tadi rapat internal untuk mengatur schedule, rapat kerja dengan mitra termasuk BUMD. Nah, hal seperti ini, pertanyaan seperti ini Insya Allah akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Pasar Jaya," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail,  di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Senin (16/1/2023).

Dia menyebutkan, pemanggilan jajaran Perumda Pasar Jaya akan dilakukan pada Februari mendatang. Menurut Ismail, pemanggilan itu tidak bisa dilakukan cepat karena jadwal rapat di DPRD DKI telah terisi penuh.

"Timing-nya kemungkinan di Februari karena Januari sudah penuh. Pertengahan ke atas (Februari)," ujarnya.

Ismail mengatakan, dalam pertemuan nanti, pihaknya akan menggali seputar dugaan korupsi bansos di tahun 2020. Komisi B DPRD DKI akan meminta laporan audit untuk membuka terang dugaan korupsi tersebut.

"Kalau dari Komisi B di tahap awal paling dengan dirut yang eksisting ya. Penjelasannya (laporan audit), karena kalau (dirut) yang lama itu sudah masuk ranah dari Inspektorat, BPKP dan KPK, kalau mungkin memang terindikasi kuat adanya korupsi," jelasnya.

Dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tahun 2020 mencuat ke publik setelah akun Twitter @kurawa mencuit terkait kronologi program tersebut. Pemprov DKI kala itu sibuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk sembako.

"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp. 3.65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2.85 Triliun, mengapa?," tulis @kurawa.

Dalam dokumen yang diunggah @kurawa disebut ada kehilangan yang tak diketahui senilai Rp150 miliar karena banyaknya modus, seperti dua kali pembuatan surat jalan dan lain-lain.[populis]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: