DEMOKRASI.CO.ID - Puluhan petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Mandiri Pangan di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mendesak Ketua KPK Firli Bahuri menelisik keberadaan mafia di balik kebijakan impor beras.
Pasalnya kebijakan tersebut menyakiti petani karena dilakukan menjelang panen raya sehingga akan merusak harga jual beras petani.
“Ketua KPK segera usut ini, apa ada mafia di sana? Terus terang kami sangat kecewa, karena sejak dulu kalau sudah impor jelang panen pasti yang rugi petani, beras jadi murah,” kata Ketua Paguyuban Muhammad Ilyas, Jumat (13/1/2023).
Muhammad Ilyas menyampaikan, masa panen raya diperkirakan Februari sampai Maret 2023.
Namun dalam rentang itu, impor beras sebanyak 500.000 ton sudah mengalir ke pasar serta dipastikan berdampak pada penurunan harga.
“Kalau alasannya mau nahan harga di pasar (inflasi), kenapa harus mengorbankan petani? Wong pemerintah saja biasa beli murah kok ke petani, apalagi dirusak dengan impor begini,” ungkapnya.
Karena itu, Ilyas meras heran dengan narasi satu pihak pemerintah yang menyebut hasil produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan beras domestik.
Sebab sepanjang pengamatannya, pada tahun 2022 rata-rata petani tidak mengalami penurunan hasil panen. Malah sebaliknya, produksi cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya.
“Tiga tahun tidak ada impor, sekarang tiba-tiba impor padahal hasil panen bagus ya kan aneh,” tegasnya dengan nada heran.
Karena itu dengan narasi tersebut, pihaknya justru curiga ada pihak yang sengaja memainkan tingkat penyerapan beras petani sehingga cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi tidak memadai.
“Mohonlah jangan permainkan petani, sedih Pak, apa-apa pangan impor padahal dalam negeri melimpah, ujung-ujungnya korupsi,” tegasnya.
“Pak Firli anak petani, banyak anggota KPK juga anak petani, mohon diperhatikan keluhan dan nasib kami,” tegasnya. [pojoksatu]
