DEMOKRASI.CO.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berkomentar soal pertemuan pimpinan 8 parpol di Senayan yang menolak wacana sistem pemilu terbuka diubah menjadi tertutup. Ia mengatakan, PDIP menghormati dan memandang pertemuan tersebut sebagai bagian dari demokrasi.
PDIP adalah satu-satunya parpol yang mendukung sistem pemilu tertutup. Namun di luar sikap PDIP yang mendukung pemilu diubah menjadi tertutup, Hasto menerangkan partainya tak ikut datang karena sibuk menyiapkan HUT PDIP ke-50 pada 10 Januari mendatang.
"Ya pertemuan pertemuan itu kan bagus. Sama, kami [juga] bertemu dengan rakyat. Itu hal yang biasa di dalam politik untuk saling bertemu. Bedanya kalau Ibu Ketua Umum bertemu para ketua umum itu tidak dalam pengertian untuk terbuka. Beliau banyak melakukan dialog bangsa dan negara itu justru dalam suasana yang kontemplatif. Itu yang membedakan," kata Hasto usai acara makan bareng warga DKI Jakarta dalam rangka HUT PDIP ke-50 di Johar Baru, Minggu (8/1).
"Tapi pertemuan yang ada di hotel Dharmawangsa ya itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita.
Ya kita [tidak ikut] kan baru mempersiapkan hari ulang tahun PDIP. Semuanya sibuk hari ini aja ada lima agenda dalam rangka HUT partai," jelas dia.
Sementara itu, Hasto menegaskan dorongan PDIP mendukung sistem pemilu proporsional tertutup sudah menjadi hasil keputusan Kongres V PDIP dan didasarkan kajian matang. Lewat sistem pemilu tertutup, PDIP ingin mendorong caleg-caleg yang berasal dari akademisi dan menekan tingginya biaya pemilu.
Sebab menurut partai pimpinan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu, sistem terbuka cenderung meloloskan caleg-caleg berdasarkan popularitas. Hasto memandang caleg akhirnya dapat menghabiskan ratusan miliar demi terpilih.
"Idealisme dari PDIP, karena DPR RI itu bertanggung jawab bagi masa depan, maka kami memerlukan para ahli, pakar di bidangnya untuk bisa dicalonkan sebagai anggota dewan. Di Komisi I, kami perlu pakar pakar pertahanan, para pakar diplomasi yang memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Di Komisi IV, kami memerlukan pakar pertanian," jelas Hasto.
"Proporsional terbuka, ketika kami tawarkan kepada para ahli untuk membangun indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup. Proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak ada yang Rp 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang sampai Rp 100 miliar," tambah dia.
Tetapi terkait gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu saat ini agar diubah menjadi tertutup, PDIP taat asas dan akan mengikuti keputusan MK.
"Ada syarat yang harus dipenuhi yang ditetapkan MK kami taat. Ketika MK menyatakan bahwa pemilu proporsional terbuka pada pertimbangan pada bulan Desember 2008 kami taat. Judicial review itu memang menjadi ranah dari MK untuk menguji UU terhadap UUD," jelasnya.
"Itu yang diuji bukan untuk menguji opini bukan untuk menguji dari pressure grup tapi menguji UU terhadap konstitusi kita. PDIP taat asas. PDIP tidak memiliki legal standing untuk melakukan itu [judicial review]. Kami menghormati apa pun yang akan diputuskan MK," tandas dia.
Selain PDIP, delapan partai politik yang berada di Parlemen menolak sistem proporsional tertutup yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini. Pembacaan sikap bersama disampaikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Turut hadir dalam pertemuan itu elite 7 parpol yang ada di parlemen, namun Gerindra yang absen menyatakan setuju dengan poin kesepakatan. Di antaranya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Waketum Partai NasDem Ahmad Ali dan Sekjen NasDem Johnny G Plate.[kumparannews]
