DEMOKRASI.CO.ID - Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (GERBANG TANI) menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam membangun kemandirian dan kedaulatan pangan.
Ketua Umum GERBANG TANI, Idham Arsyad menjelaskan kebijakan untuk melakukan impor beras 500 ribu ton dengan alasan menjaga cadangan nasional serta rencana mengimpor gula putih kristal hampir 1 juta ton menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak memprioritaskan kemandirian dan kedaulatan pangan.
"Meskipun kedaulatan pangan tercantum dalam program kerja pemerintahan, tetapi dalam praktiknya makin menjauhkan kita mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan," ujar Idham Arsyad dalam diskusi yang bertajuk Evaluasi Kebijakan Pertanian-Pangan Jokowi: Indonesia Gagal Daulat Pangan di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/1).
Dia juga menjelaskan kehadiran UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi mengandalkan impor sebagai tumpuan dari ketahanan pangan.
Pasalnya, Idham menilai UU Cipta Kerja menjadikan impor pangan menjadi prioritas ketersediaan pangan nasional.
"Padahal dalam UU Pangan, impor adalah pilihan terakhir jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak cukup. Sehingga, tidak mengherankan jika impor selalu menjadi kebijakan untuk menjaga ketersediaan pangan," jelasnya.
Idham juga menyebutkan Indonesia sebagai negara agraris tidak mampu melakukan pemetaan, konsolidasi lahan, dan peta produksi secara nasional.
"Food Estate sampai saat ini terbengkalai dan tidak jelas bagaimana program itu memenuhi kebutuhan pangan nasional, program-program skala nasional hanya menghabiskan anggaran negara, dan tidak berkontribusi secara nyata terhadap ketersediaan pangan apalagi kedaulatan pangan," jelas dia.
Idham menjelaskan terdapat beberapa indikator yang menujukkan bahwa food estate gagal sebagai program lumbung pangan nasional.
"Produktivitas lahan-lahan food estate yang sangat kurang, keterlibatan petani semakin hari makin berkurang, produksi yang tersentral sangat rentan dari sisi supply dan distribusi di tempat lain," tutur Idham.
Selain itu, dia menyebutkan pupuk subsidi yang bermasalah menyebabkan petani kesulitan menanam. "Pemerintah masih lebih mengutamakan dan tunduk terhadap mafia/kartel pangan sehingga keputusan-keputusan selalu merugikan petani dan pertanian nasional," pungkas Idham.[jpnn]
