logo
×

Jumat, 17 Februari 2023

Daya Tawar PAN Semakin Kuat, Wiranto Potensi Diusulkan Jadi Capres KIB

Daya Tawar PAN Semakin Kuat, Wiranto Potensi Diusulkan Jadi Capres KIB

DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai Partai Amanat Nasional (PAN) akan kembali diperhitungkan dalam percaturan politik di Pilpres 2024 pasca bergabungnya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto sebagai kader.

Dengan adanya Wiranto, daya tawar PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) juga akan menguat. Apalagi, Wiranto merupakan sosok yang dihormati di kalangan Militer dan punya pengaruh yang besar.

"Dengan bergabungnya Wiranto maka PAN dapat turut merumuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden di KIB, Wiranto juga dihormati di Militer, sehingga potensi kekuatan dukungan militer ke KIB juga diperkirakan menguat," kata Efriza saat dikonfirmasi Populis.id, Jumat (17/2/2023).

Bukan hanya memperkuat daya tawar PAN, Wiranto juga berpotensi diusulkan untuk menjadi capres atau cawapres dari KIB. Dengan harapan, elektabilitas PAN ikut tergerek apabila nama Wiranto masuk nominasi capres atau cawapres.

"Wiranto juga dapat didorong oleh PAN untuk meningkatkan elektabilitas partainya dengan alternatif capres/cawapres dari PAN bertambah dengan bergabungnya nama Wiranto," tuturnya.

Efriza menilai, Wiranto adalah sosok yang punya karakter kuat dalam menghadapi dinamika politik. Bergabungnya Wiranto dinilai telah menjawab kebutuhan PAN, yang  selama ini tidak alami perkembangan akibat kekurangan sosok figur.

"PAN dengan bergabungnya Wiranto akan kembali diperhitungkan di pentas politik nasional, sebab figur Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan semata tak dapat mendongkrak elektabilitas PAN," pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dikabarkan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Politikus Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir pun mengaku merasa kehilangan

"Bergabungnya pak Wiranto ke Partai Amanat Nasional adalah pilihan dan keputusan yang harus dihormati oleh siapa pun karena konstitusi kita mengatur hak-hak warga negara Indonesia dalam menentukan pilihan politiknya," kata Inas kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).[populis]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: