logo
×

Minggu, 05 Februari 2023

Jubir KPK Sebut Jebloknya IPK Tanggung Jawab Bersama, Gus Umar Beri Tanggapan Begini, Kalimatnya Menohok!

Jubir KPK Sebut Jebloknya IPK Tanggung Jawab Bersama, Gus Umar Beri Tanggapan Begini, Kalimatnya Menohok!

DEMOKRASI.CO.ID - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memberikan komentar secara blak-blakan terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Ali mengatakan, jebloknya IPK Indonesia saat ini bukan hanya tanggungjawab KPK. Namun, menurutnya merupakan tanggungjawab bersama.

"Sehingga pencapaiannya pun menjadi tanggung jawab sekaligus peran bersama seluruh elemen bangsa. Karena itulah KPK senantiasa mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia," kata Ali di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan alias Gus Umar memberikan komentar menohok.

"Indeks prestasi KPK turun kau bilang tanggung jawab bersama. Enak aja lu," ujar Gus Umar (3/2).

Dikatakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu, orang-orang yang ada di KPK merupakan orang-orang yang digaji untuk bekerja. Dan, tidak tepat untuk mengatakan anjloknya IPK merupakan tanggungjawab bersama.

"Kalian digaji buat kerja terus gagal suruh kita tanggung jawab. Mending mundur kalau masih punya integritas," tukasnya.

Diketahui, Indonesia saat ini bertengger di posisi 5 negara terkorup di Asia Tenggara.

Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2022.

Atas Skor tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara.

Adapun negara terkorup nomor satu di Asia Tenggara adalah Myanmar, diikuti Kamboja, Laos, dan Filipina.

Myanmar diketahui memiliki skor 23 poin. Kamboja, 24 poin. Laos, 31 poin. Dan, Filipina 33 poin.[populis]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: