DEMOKRASI.CO.ID - Perwakilan Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said memberikan kode bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika terpilih menjadi presiden tahun 2024.
Menurutnya, proyek pembangunan IKN di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur itu sudah diikat oleh Undang-Undang.
Oleh karenanya, siapapun yang nantinya menjadi presiden menggantikan Joko Widodo (Jokowi) harus mematuhi Undang-Undang.
"Ibu Kota baru kan sudah jadi Undang-Undang ya. Dan, tugas siapapun (presidennya) melaksanakan Undang-Undang itu," tegas Sudirman dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (10/2/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan, bisa saja IKN tak dilanjutkan asalkan ada perubahan dalam Undang-Undang tersebut.
Perubahan itu, menurut Sudirman, harus berdasarkan kesepakatan politik antara DPR dengan pemerintah yang berkuasa nantinya.
"Itu artinya (perubahan) kesepakatan para pemegang saham politik. Dan, itu tergantung pada situasi kedepan. Tapi, begitu duduk siapapun yang menggantikan Pak Jokowi berkewajiban menjalankan Undang-Undang, tanpa kecuali," tandasnya.
Bakal Capres Partai NasDem Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa proyek IKN telah diatur dalam Undang-Undang sehingga wajib baginya untuk menjalankan.
"Jadi, itu ada Undang-Undangnya (IKN). Selama Undang-Undang itu masih ada, siapapun yang dilantik jadi pejabat negara, kita harus melaksanakan Undang-Undang. Kadang-kadang, kita ini membayangkan seperti perusahaan swasta, ini negara yang diatur Undang-Undang Dasar. Jadi, kita bekerja berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang menjadi pegangan kita," tegas Anies dalam sebuah wawancara eksklusif yang tayang di Net TV.
Namun, eks Gubernur DKI Jakarta ini juga pernah mengkritik proyek IKN tersebut. Kritik Anies itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Regional Outlook Forum 2023 di Singapura.
Anies menilai bahwa proyek IKN sangat minim proses politik dan partisipasi publik. "Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan, sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya," kata Anies di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak di Singapura pada Selasa (10/1) lalu.
Menanti Ide Perubahan Anies
Anies Baswedan bersama Partai NasDem, Demokrat, dan PKS selalu menamai diri mereka sebagai Koalisi Perubahan.
Namun, hingga saat ini kata 'perubahan' itu masih sebatas jargon belaka. Anies atau koalisi partai pendukungnya belum memaparkan ide perubahan ke publik.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan bahwa saat ini publik tidak melihat Anies dan partai pendukungnya benar-benar akan membawa perubahan, sebagai antitesis pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut dia, Anies sejauh ini tidak berani menyatakan dengan lantang menolak melanjutkan program pemerintah Jokowi yang ugal-ugalan. Salah satu program Jokowi yang menurutnya perlu ditolak Anies adalah pembangunan IKN.
"Publik (mengharapkan) NasDem atau Anies bicara secara lantang, kalau menang jadi presiden, semua legacy yang sudah dilakukan Jokowi ditolak. Kan misalnya, poros perubahan itu mengandaikan IKN itu proyek ugal-ugalan," tegas Adi dalam acara Dua Sisi TVOne, dikutip Jumat (30/12/2022).
Tak hanya soal IKN, Adi menilai seharusnya Anies juga berani bicara lantang menolak pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan di era Jokowi.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika Anies berani bicara dengan lantang menolak program Jokowi maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru bisa dianggap mewakili kelompok oposisi.
"Kalau itu yang dilakukan, Anies yang dianggap sebagai representasi kelompok oposisi, perubahan politik, Anies akan naik kembali. Itu yang diharapkan publik," ucapnya.[populis]
