 |
| Presiden Joko Widodo |
Memang, katanya lagi, ada pihak-pihak tertentu yang mendesak agar RAPBN 2016 segera disahkan DPR sebelum Joko ke Amerika Serikat. Tapi, DPR baru akan mengesahkan RAPBN itu pada 30 Oktober 2015 nanti. “Misalkan dari penerimaan tambang, di situ tertulis Freeport termasuk dalam daftar penerimaan, artinya status Freeport diperpanjang dengan bukti adanya penerimaan negara dari Freeport di dalam APBN tersebut. Sekarang APBN belum disepakati, jadi Jokowi mau jual apa? Artinya APBN tidak bisa dipasarkan di luar negeri untuk mencari pinjaman,” tuturnya.
Ia juga menyayangkan RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah tak berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, tidak ada lagi pemberian subsidi BBM, dan tidak berorientasi pada pembukaan lapangan kerja baru. RAPBN bahkan disebut Fahmi tak realistis. “Sebenarnya, walaupun RAPBN rampung dibahas, orang luar tidak akan bertindak bodoh, mereka akan melihat apakah APBN tersebut realistis atau tidak,” katanya.
Sementara itu, politisi Partai Gerinda Bambang Haryo Soekartono berpendapat, seharusnya Joko tak pergi ke Amerika Serikat saat kondisi perekonomian sedang memprihatinkan. Juga karena RAPBN 2016 belum juga rampung dan bencana asap yang tengah melanda 51% wilayah Indonesia juga belum teratasi. “Presiden Jokowi tidak bertanggung jawab terhadap RAPBN, tidak tanggung jawab masalah asap, tidak tanggung jawab terhadap ekonomi yang lemah,” kata Bambang, Ahad (25/10)
Ia lalu membandingkan dengan Presiden Ke-3 Indonesia BJ Habibie, ketika krisis 1997-98, saat nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai Rp 16.000, Habibie sebagai presiden tak pergi ke luar negeri, bahkan keluar Jakarta pun tidak. Habibie, kata Bambang, berkonsentrasi penuh dengan tim ekonominya hingga akhirnya dalam waktu 19 bulan mampu menekan dolar ke posisi Rp 6.500. “Presiden Jokowi ke AS bahas Microsoft, Facebook, atau lebih bahas masalah digital yang sebetulnya tidak mendesak dan belum begitu dibutuhkan masyarakat Indonesia,” ujar Bambang.
Mungkin perlu juga dibandingkan dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, yang menunda kunjungannya ke Amerika Serikat pada Juni lalu karena negaranya tengah melawan middle east respiratory syndrome (Mers). Sebagai presiden, Park Geun-hye merasa bertanggung jawab terhadap apa yang tengah terjadi di negerinya dan menjadi keprihatinan rakyatnya. “Park Geun-hye lebih punya otak dan hati sebagai presiden,” kata pengamat politik dari Zoon Politikon, Fahmi Andriansyah, ketika dimintai komentarnya, Ahad malam.(pn)
