logo
×

Sabtu, 07 November 2015

Ahok: BPK Sita Handphone Saat Investigasi Perkara RS Sumber Waras, Untuk Apa?

Ahok: BPK Sita Handphone Saat Investigasi Perkara RS Sumber Waras, Untuk Apa?
Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok)
NBCIndonesia.com - Pengungkapan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok)  menegaskan dirinya merupakan Gubernur yang serius dalam memberantas korupsi. Tak ada tindak korupsi yang dilakukannya dalam perkara pembelian lahan RS Sumber Waras itu."Yang tidak percaya sama saya itu oknum BPK saja. Dia pikir Presiden beking. Lapor KPK saja sekalian," ujar Ahok.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengungkapkan telepon selular (hand phone) pihaknya pernah disita oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, BPK menginvestigasi kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dengan menyita ponsel pihaknya, gunanya untuk mencari-cari kesalahan Ahok."Pengin cari ada nggak perintah Ahok beli tanah," kata Ahok.

Ini dilakukan karena, menurut Ahok, oknum BPK tak menemukan kesalahan Ahok dalam 60 hari investigasinya. Maka pada 20 hari terakhir, oknum BPK panik dan memanggil satu per satu pejabat DKI.Namun demikian, Ahok mempertanyakan kewenangan BPK menyita ponsel-pensel pihaknya."Ada hand phone disita lagi, mana boleh BPK menyita hand phone? Ini terjadi loh. Untuk apa?" ujar Ahok dalam sambutannya di acara pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Namun, upaya BPK ini dinilai Ahok sebagai langkah yang tendensius. Dia menyebut, Sekretaris Daerah DKI juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Sekda ditanyai soal penandatanganan Instruksi Gubernur. Namun penandatanganan tersebut memang sudah secara prosedural dilakukan, tak ada yang aneh."Ini mau mengincar saya. Tapi saya demen (senang) diincar. Kenapa saya demen? Itu membuktikan saya tidak bersalah, bisa mempermalukan mereka yang punya persepsi buruk," kata Ahok. (dtk)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: