 |
| Jokowi . Foto: NBCIndonesia.com/Ist |
Terkait hal itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum mendapat menjelaskan secara terperinci dan mengatakan akan segera menghubungi Menteri Keuangan untuk mendapat penjelasan yang lebih komperhensif. “Nanti saya menghubungi Menkeu untuk minta penjelasan komperhensif. Supaya juga jangan setengah-setengah,” kata Darmin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/11).
Darmin pun mengatakan, akan ada dari pemerintah soal ini. Karena, ia akui, kondisi ini menjadi tanda tanya bagi banyak pihak, baik masyarakat umum maupun investor.
Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, target pajak ditetapkan Rp 1.350 triliun atau naik 4% dari tahun ini. Bisakah target itu juga tercapai kalau melihat pencapaian pada tahun ini?
Mungkin dibutuhkan upaya yang sangat-sangat keras untuk mencapai target tersebut dan juga untuk menangkal efek yang terjadi karena tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun ini. Yang pasti, perekonomian nasional di triwulan III-2015 saja hanya bertumbuh 4,73%. Naik tipis di banding triwulan II yang 4,71%. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Kamis siang. Pertumbuhan yang sangat minim tersebut di luar ekspektasi banyak pihak. Tadinya, banyak kalangan optimistis bahwa pertumbuhan triwulan III bisa mendekati level 5%, setidaknya kenaikannya bisa lumayan besar di banding triwulan sebelumnya.
Apalagi, pada 5 Agustus lalu, Joko juga meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester kedua 2015 mulai bulan September akan meroket. “Mulai agak meroket September, Oktober. Nah, pas November, itu bisa begini [sambil tangannya menunjuk ke atas],” kata Joko di Istana Bogor, Jawa Barat.
Sebelumnya juga, tanggal 3 Agustus lalu, Joko di Makassar, Sulawesi Selatan, mencanangkan “Gerakan Peningkatan Ekspor 3X Lipat”. Sampai-sampai, ekonom senior Faisal Basri menanggapi di blog pribadinya. Faisal antara lain menulis, ““Optimisme sah-sah saja. Saya juga sangat ingin perekonomian Indonesia maju dan ekspor terpacu sehingga nilai tukar rupiah tidak merosot terus-menerus. Masalahnya, ini mengurus perekonomian negara, bukan obral janji seperti di masa kampanye lagi. Segala sesuatu harus akuntabel dan kredibel, berdasarkan proyeksi atau prediksi yang terukur, karena target membawa konsekuensi pada program kerja dan instrumen kebijakan yang harus dipersiapkan serta termanifestasikan dalam pos anggaran di APBN.”(prin)
