Tolak Pansus Freeport, Parpol Jadi Premannya Freeport

PT Freeport Indonesia - Jokowi. (NBCIndonesia.com)

NBCIndonesia.com - Skandal “Papa Minta Saham Freeport” bisa dijadikan bukti awal bagi DPR RI membentuk Pansus Freeport. Jika ada partai politik (melalui fraksi di DPR RI) tidak mendukung terbentuknya Pansus Freeport sudah dipastikan partai politik tersebut adalah bagian dari komprador asing atau jangan-jangan petingginya menerima juga jatah preman dari Freeport.

Demikian dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono dalam keterangan kepada intelijen, Rabu (23/12).

Kata Arief, Pansus Freeport harus dibentuk agar masalah Freeport yang mengajukan perpanjangan Kontrak Karya sebelum tahun 2021 serta pemberian izin eksport konsetrat bahan tambang tanpa melalui proses smeltering yang diberikan oleh pemerintah yang jelas jelas sangat merugikan negara serta melanggar UU Minerba menjadi terang-benderang.

“Patut dicurigai bahwa pemberian izin eksport tersebut pasti tidaklah gratisan. Pasti ada fee yang mengalir di Kementrian ESDM,” ungkap mantan aktivis PRD ini.

Arief mengungkapkan adanya keanehan di saat yang sama banyak perusahaan nasional dan BUMN yang tidak diberikan izin untuk mengekspor konsetrat hasil tambang hingga rugi miliaran rupiah. Seperti dialami PT Aneka Tambang Tbk.

“Pembentukan Pansus Freeport akan memberikan jawaban yang adil bagi rakyat dan bisa membongkar keterlibayan para elit poiltik, petinggi parpol serta aparat keamanan yang selama ini banyak menikmati aliran dana pengamanan dari Freeport,” ungkap Arief.

Arief menegaskan Pansus Freeport diharapkan bisa mengaudit berapa banyak ilegal fee yang dikeluarkan Freeport selama ini.(it)

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter