NBCIndonesia.com - Data pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo justru lebih buruk ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Data Kontras saat jaman SBY kasus kekerasan banyak juga dilakukan, tapi tidak sebanyak sekarang. Di bawah Jokowi justru lebih buruk. Boro-boro menjawab justru malah menambah masalah," ungkap Koordinator Kontras Haris Azhar saat Peluncuran Laporan HAM 2015 di Hotel Oria, Menteng Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Lebih lanjut, Haris mengaku pihaknya pernah mengangkat sedikitnya 300 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015. Dan pada tahun 2015 adalah tahun pertama Jokowi memerintah selama 365 hari secara full.
"Kita justru tekor di bawah Jokowi soal kebebasan. Kebebasan masyarakat tekor tapi kebebasan pejabat meningkat," tuturnya.
Dijelaskan dia, angka pelanggaran HAM pada tahun 2013 dan 2014 atau dua tahun terakhir pemerintahan SBY masih di bawah angka pelanggaran HAM pada tahun 2015. Oleh karenanya, Haris memandang nasib perlindungan terhadap HAM masih dianggap mencemaskan.
Tak hanya itu, pada bulan Januari 2016 saja sudah ada pelaporan 15 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi, 10 kekerasan terhadap jurnalis, 12 pelanggaran terhadap kebebasan beragama, 37 kekerasan oleh aparat, Papua 13 peristiwa dan 8 kasus kekerasan perihal sengketa lahan.
"Ke depan masih ada peristiwa yang buruk. Kenapa gak mau membangun rencana yang serius," tukas dia. (rn)
