 |
| Presiden Jokowi dan Presiden RRT Xi Jinping menyaksikan penandatanganan MoU oleh Menteri BUMN dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan RRT, di JCC Jakarta, Rabu (22/4) (Foto: Setkab.go.id) |
“Jadi pembangunan kereta cepat ini sama saja membangun industri di China, banyak pekerja dari China ke sini. Tidak ada keuntungannya, yang paling keuntungannya kita cuma bisa naik kereta cepat. Padahal kereta cepat ini tidak memiliki urgensi sama sekali,” ujarnya dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/1).
Proyek senilai Rp79 triliun tersebut menurutnya tidak ekonomis. Belum diketahui keuntungan apa yang akan diperoleh Indonesia jika nilai investasi proyek tersebut baru akan kembali setelah 50 tahun.
“Proyek kereta cepat ini kita hanya dapatkan beban saja. Kalau keuntungan apa? Tidak ada,” ujarnya.
Terlebih pihak investor dalam izin konsesi meminta pemerintah Indonesia memberikan jaminan jika proyek ini gagal dibangun. Permintaan jaminan itu terungkap dalam dokumen yang diserahkan kepada Kementerian Perhubungan. (akt)
