NBCIndonesia.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali bergejolak. Upaya islah yang tengah dibangun elite partai berlambang ka'bah itu terancam kandas.
Pasalnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz menggugat presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Djan faridz menilai pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Agung nomor 601 tahun 2015 yang menyatakan kepengurusan Djan Faridz sah.
Djan menolak islah dengan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy seperti yang disarankan Menkumham Yasonna Laoly. Sebab, menurutnya, upaya islah yang digaungkan Yasonna justru menjerumuskan 'Rumah Umat Islam' itu ke jurang kehancuran.
"Yassona selalu berkelit dan menganjurkan islah, padahal presiden Joko Widodo, Wakil presiden Jusuf Kalla, sudah setuju dengan putusan MA (yang mengesahkan kepengurusan Djan Faridz)," kata Djan Faridz saat berbincang dengan Rimanews di Jalan Talang, Jakarta, Kamis (17/03/2016).
Djan bercerita, tangan-tangan sejumlah kader PDIP yang dibekingi bandar terus berupaya untuk memecah belah partainya. "Ada bandar yang dendam dan ingin melihat PPP hancur," kata dia.
Jauh sebelum kedua kubu, Muktamar Jakarta (Djan Faridz) dan Muktamar Surabaya (Romahurmuziy) saling gugat di pengadilan. Sebenarnya, persoalan sudah selesai. "Kami membentuk tim islah dan hingga kini belum dibubarkan. Saya juga sering mengajak Romi dan sebenarnya sudah selesai. Tapi bandar-nya tidak suka, dan kami diobrak-abrik," kata dia.
Hal itu terlihat dari langkah Yassona mengembalikan PPP ke kepengurusan Muktamar Bandung yang dipimpin Suryadharma Ali. "Ini kan lucu, ibaratnya ada anak ditinggal meninggal ayahnya. Lalu berebut warisan mobil dan ngadu ke Menkumham. Eh malah menkumham menghidupkan, membangkitkan lagi ayahnya," kata dia.
Kata Djan, tujuan bandar merusak PPP adalah untuk menghancurkan partai-partai Islam.
Djan blak-blakan tentang asal muasal konflik. Semua konflik itu berawal saat pemilu legislatif 2014 usai. Ketika itu, PDIP kesal karena, sebagai partai pemenang pemilu gagal merebut kursi pimpinan DPR. "Bahkan, kursi di MPR pun tidak berhasil diduduki. PDIP walk Out, Sejak saat itulah bandar dendam," ungkap Djan.
Seluruh partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) diacak-acak, terutama Golkar dan PPP. "Sebenarnya, PKS dan PAN juga diacak-acak tapi, Anis Matta dan Hatta Rajasa tidak melawan, sehingga hanya Golkar dan PPP yang dipecah," ujar Djan.
Dikatakan Djan, dirinya akan terus melawan upaya tangan-tangan oknum PDIP untuk mengobrak-abrik partainya lewat tangan Yasonna yang merupakan kader partai banteng itu. "Saya selon, kenapa, saya justru kasihan dengan Jokowi. Karena cita-citanya untuk mewujudkan nawacita justru tidak dilaksanakan menteri-menterinya. Seperti Yasonna," imbuhnya.
Yasonna, kata dia, seharusnya konsisten, dan patuh menjalankan putusan MA agar mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta. "Status Yasonna itu hanya tukang cap. Seharusnya disahkan. Jangan menjegal. Ibarat mobil sudah ada STNKnya, pemiliknya sah. Tapi, kok ini Yassona justru menyatakan, mobil ini tidak punya surat izin untuk jalan. Kan lucu," kata dia.(rn)
