NBCIndonesia.com - Presiden RI Joko Widodo mengecek langsung kondisi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang untuk melihat kelayakannya apakah bisa dilanjutkan atau tidak.
Sebelum membuat keputusan akan diperlakukan seperti proyek tersebut, pihaknya meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pengecekan menyeluruh.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai bahwa proyek hambalang tidak bisa dilanjutkan oleh pemerintah sebelumnya. Sebab, dari sisi anggaran proyek ini sudah ditandai bintang oleh DPR dan KPK.
"Nah sekarang apabila memang KPK sudah bisa memberikan rilis, komisi X juga harus bahas lagi dan di dalam putusannya bisa ya, bisa bisa saja, tapi ini perlu pembicaraan yang panjang," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (23/3/2016).
Tapi Agus tak setuju jika proyek hambalang akan dijadikan museum koruptor. Menurutnya hal tersebut tidak benar sama sekali.
"Kenapa harus jadi Museum? Wong memang tidak bisa melaksanakan. Jangankan siapa saja, malaikat pun tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu yang semuanya tidak ada anggarannya dibintangi dan secara hukum juga tidak diperkenankan," kata Agus.
Adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono yang juga politikus Demokrat ini berdalih alasan proyek tidak bisa dilanjutkan pada masa Presiden SBY dikarenakan anggaran hambalang dibintangi oleh Komisi X DPR.
"Ini berdasarkan audit BPK. Setelah dibintangi kan harus dicairkan. Kalau tidak ada anggaran bagaimana bisa menyelesaikan? Sedangkan di dalam Panja Hambalang keputusannya bahwa proyek ini tidak bisa diteruskan karena sedang ada dalam permasalahan hukum," katanya.
"Kedua, KPK juga tidak menyarankan atau melarangnya untuk melakukan proyek pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan hambalan praktis siapa pun yang jadi menterinya siapa pun yang jadi presidennya pada waktu itu tidak akan bisa melakukan itu," tambahnya.(ts)
