NBCIndonesia.com - Jelang Pilgub DKI 2017, perdebatan terkait isu “kewajiban umat Islam untuk memilih pemimpin sesama Muslim” semakin menguat.
Di satu sisi, ‘kelompok liberal’ berusaha untuk ‘menghabisi’ tokoh-tokoh atau publik figur yang menyuarakan isu tersebut. Salah satunya yang menjadi korban adalah Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Fahmi Idris.
Melalui situs change.org, digaungkan petisi “Proses Fahira Idris Wakil Ketua Komite III DPD RI Ke MKD Atas Pernyataan Yang Berisi SARA”. Hingga kini petisi itu didukung 988 penandatangan.
Petisi itu didasari pernyataan Fahira Idris di akun Twitter @fahiraidris. @fahiraidris sempat menulis: “Target Liberal untuk membolehkan orang Kafir memimpin di wilayah mayoritas umat Muslim. #PropagandaLiberal“
Menyikapi isu-isu tersebut, pemikir Islam Ustadz Abdullah Haidir kembali menegaskan bahwa pihak yang mengecam setiap Muslim yang mengingatkan sesama Muslim untuk memilih pemimpin Muslim adalah kelompok anti konstitusi.
“UUD 45 tidak melarang warga Muslim ingatkan sesama Muslim utk memilih pemimpin Muslim, bukan kafir. Yang mengecamnya, anti konstitusi! Paham?” tegas Abdullah Haidir di akun Twitter @abdullahhaidir1.
@abdullahhaidir1 juga menegaskan: “Larangan Muslim memilih pemimpin non Muslim sulit dibantah. Kini isunya digeser, Muslim diopinikan berusaha menjegal kepemimpinan non Muslim.”(it)
