NBCIndonesia.com - LSM Kesehatan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) berunjuk rasa di depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Depok di Jalan Margonda, Depok. Mereka memprotes pasien yang ditolak di RS karena menunggak iuran.
Mereka juga menolak kenaikan tarif iuran oleh pemerintah per 1 April. Kenaikan tarif dinilai memberatkan masyarakat khususnya peserta BPJS yang berasal dari warga miskin kelas III ditengah sistem pelayanan yang masih rendah.
Tunggakan iuran BPJS untuk warga miskin kelas III di Depok sebanyak 10 ribu peserta. Mereka meminta agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif.
“Banyak masyarakat ikut BPJS terpaksa karena ketidaktahuan, banyak yang nunggak. UU BPJS mewajibkan seluruh masyarakat bayar iuran per bulan per kepala sakit tak sakit seumur hidup. Sayangnya pernyataan ini tak pernah diberikan ke rakyat. Masyarakat memaksakan diri, padahal mereka tak mampu,” kata Ketua LSM Kesehatan Dewan Kesehatan Rakyat, Roy Pangarapan, Senin (21/03/2016).
Roy menjelaskan kenaikan tarif BPJS belum saatnya dilakukan selama sistem dan manajemen pelayanan belum diatur maksimal. Ia meragukan kenaikan tarif akan berdampak baik bagi operasional rumah sakit.
“Pemerintah harus membatalkan bukan hanya menunda, tetapi mencabut rencana kenaikan tarif. Presiden Jokowi harus mendengar rakyat masih susah. Yang kemarin saja iuran susah dibayar apalagi tarif naik,” tukas Roy.
Ia menyesalkan jika masyarakat miskin tak dapat berobat ke RS karena menunggak iuran BPJS.
“Lalu tak dilayani karena tak ada jaminan atau menunggak. Sudah bayar selama setahun, tetapi suatu ketika tiga bulan berturut–turut mereka nunggak. Maka tidak bisa menggunakan layanan BPJS. Uang yang sudah dibayarkan setahun kemana dong. Warga miskin makin susah,” tuturnya.(rn)
