NBCIndonesia.com - Pemerintah tengah melakukan pembahasan atas tumpang tindihnya aturan terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk itu Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengakomodir dengan membentuk tim bersama Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemprov DKI Jakarta.
Tim ini nantinya akan membahas adanya tumpang tindih regulasi terkait pengerukan laut di utara Jakarta. Setelah itu, akan ada aturan baru untuk memperjelas aturan main dalam reklamasi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, setelah kesepahaman terjadi, maka Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini nantinya akan memperjelas fungsi dan tujuan masih-masih kawasan.
"Karena kan ada kelautan, ada pesisir macam-macam kan, jadi beliau (Jokowi) yang keluarkan termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Kan ada wilayah kerja pelabuhan, tentu harus diatur. Nah jadi dengan Perpres itulah mengatur mana yang pelabuhan mana yang lokasi strategis nasional, nah itu semua akan diatur," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/4).
Mengenai proyek garuda, Basuki atau akrab disapa Ahok tidak dapat memastikan kapan akan direalisasikan. Namun, dia mengatakan, pembangunan tanggul raksasa di depan 17 pulau reklamasi tersebut telah mendapatkan bantuan dari Belanda dan Korea Selatan.
"Saya enggak tahu kapan. Itu tunggu, kan sudah dapat bantuan dari Belanda dan Korea Selatan untuk membuat FS-nya," tutupnya. (mdk)
