NBCIndonesia.com - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, terlalu memaksakan pekerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melintasi Bandara Halim Perdanakusuma yang merupakan wilayah TNI Angkatan Udara.
Hal itu dikatakan Mahfudz masih terkait insiden penangkapan oleh Satuan Keamanan Pertahanan Pangkalan (Satkamhanlan) Halim Perdanakusuma terhadap 5 Warga Negara China dan 2 warga Indonesia karena melakukan aktivitas ilegal di wilayah Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma terkait proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung.
Mereka yang ditangkap TNI AU di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, seluruhnya merupakan karyawan PT. Geo Central Mining (GCM) yaitu mitra dari BUMN PT Wijaya Karya (Wika). Diakui pihak Wika, pekerjaan itu ilegal dan tanpa berkoordinasi lebih dulu dengan pihaknya.
"Yang memang tetap ngotot ini kan Rini Soemarno," tuding Mahfudz ketika ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4).
Dia mengingatkan Lanud Halim merupakan fasilitas militer dan pihak TNI AU pun sudah menyiapkan lahan alternatif untuk pengerjaan proyek itu.
"Saya enggak mengerti apakah sekarang main tabrak-tabrak saja. Kereta cepat berkaitan dengan public service, kepentingan publik, sementara Halim kan komplek militer. Dua hal ini menurut saya tidak masuk akal untuk dipaksakan," sesalnya.
Proyek pembanguan Kereta Cepat Bandung Jakarta atau Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memang direncanakan akan melewati tanah Lanud Halim Perdanakusuma. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan tentang penggunaannya sehingga pihak pengembang tidak memiliki hak untuk melakukan aktivitas sehubungan proyek tersebut. (rmol)
